Pemprov Sumsel Perangi Hoaks Karhutla, Media Center Disiapkan

SUMSELTERKINI.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mulai memperkuat perlawanan terhadap hoaks yang beredar di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Tak hanya berjibaku mengendalikan kebakaran, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah khusus untuk memastikan informasi yang sampai ke masyarakat tetap akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengaktifkan Media Center Strategi Komunikasi Penanganan Karhutla.

Fasilitas ini akan menjadi pusat informasi lintas instansi sekaligus tempat klarifikasi cepat terhadap kabar yang beredar di media massa maupun media sosial.

Strategi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, di Ruang Rapat Sekda Sumsel, Jumat (23/10/2026).

Pertemuan itu melibatkan anggota Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Sumsel dan Tim Satuan Tugas Pengendalian Karhutla.

Edward menilai, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi bisa menjadi persoalan serius ketika masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kondisi Karhutla.

Foto kejadian lama yang kembali diunggah atau kabar spekulatif berpotensi memicu kepanikan apabila tidak segera diluruskan.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh instansi terkait menyampaikan informasi secara selaras melalui pendekatan Satu Narasi. Dengan koordinasi tersebut, masyarakat diharapkan tidak menerima informasi yang simpang siur dari berbagai sumber resmi.

“Penanganan Karhutla tidak hanya soal memadamkan api di lapangan, tetapi juga memadamkan disinformasi di ruang publik. Di tengah majunya teknologi, penyebaran foto-foto lama atau informasi yang tidak tervalidasi kerap memicu kepanikan warga,” tegas Edward.

Upaya komunikasi publik ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penanganan dan pencegahan Karhutla. Informasi teknis, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), larangan membakar lahan, serta langkah menjaga kesehatan saat terpapar asap, perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumsel, Rika Efianti, S.E., M.M., akan segera mengaktifkan Media Center tersebut untuk mendukung penyebaran informasi dan pelaksanaan konferensi pers secara berkala.

Melalui pusat informasi ini, Pemprov Sumsel ingin mempercepat penyampaian data sekaligus memberikan ruang klarifikasi ketika muncul kabar yang meragukan.

Informasi mengenai penegakan hukum dan penyaluran bantuan juga menjadi bagian dari komunikasi publik yang perlu disampaikan secara transparan.

Edward menegaskan, kolaborasi melalui Bakohumas harus memastikan pertanyaan dan keresahan masyarakat mendapat jawaban berdasarkan data yang teruji.

“Melalui Satu Narasi Bakohumas, kita pastikan penegakan hukum disosialisasikan dengan tegas, bantuan tersalurkan secara transparan, serta keresahan dan pertanyaan netizen maupun masyarakat dapat terjawab secara ilmiah dan teruji,” tambahnya.

Pemprov Sumsel berharap penguatan komunikasi lintas instansi dapat membantu masyarakat memperoleh informasi Karhutla yang akurat, sekaligus menekan penyebaran hoaks yang berpotensi memperkeruh situasi. Dengan begitu, penanganan di lapangan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kepercayaan publik. (***)