WACANA Menteri Dalam Negeri [Mendagri] Tito Karnivian yang berencana mengevaluasi sistem pemilihan umum secara langsung mendapat tanggapan dari berbagai pihak di daerah.
“Evaluasi saha sajam tapi pemilihan kepada daerah melalu mekanisme DPRD perlu kajian dan tidak diberlakukan sama,”Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPW PKS Sumsel Mgs Saiful Padli, kemarin.
Dia menilai sebaiknya, untuk pemilihan Gubernur dan Wagub bisa dilakukan di DPRD, karena wilayahnya tersebar luas.
Selain itu, dengan pemilihan oleh DPRD, maka dirasa secara biaya akan jauh lebih hemat dan efisien, dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat.
“Kalau pemilihan Gubernur wilayahnya se Provinsi, yang notabene–nya sudah ada di Walikota dan Bupati yang pegang kuasa. Jadi untuk pemilihan Gubernur cukup dipilih DPRD, yang merupakan representatif dari rakyat yang memilihnya secara langsung,” paparnya.
Dia menambahkan, dampak politik, ekonomis serta keamanan akan jauh lebih bisa efisensi.
Sementara menurut anggota DPRD Sumsel ini untuk pemilihan Bupati atau Wakikota, baiknya tetap dilakukan pemilihan secara langsung. Biar rakyat yang langsung memilih Walikota dan Bupati, karena mereka langsung bersentuhan dengan rakyat dan punya wilayahnya
Berbeda dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Giri Ramanda N Kiemas, jika setiap sistem ada baik dan ada kurangnya.
“Melalui pemilihan oleh DPRD, baiknya tidak terjadi friksi di masyarakat, money politic di masyarakat juga tidak terjadi. Tetapi hal itu dirasa tidak mencerminkan suara rakyat,” ungkap Giri.
“Kalau boleh memilih untuk saat ini, Pilkada di DPR untuk tingkat Provinsi masih memungkinkan. Tetapi untuk kabupaten yang rawan konflik juga bisa menggunakan mekanisme pemilihan DPRD. Sedangkan, untuk wilayah yang kecil dan aman bisa menggunakan sistem Pilkada langsung,” tandasnya.[**]
Penulis : one
