Gedung DPRD Sumsel pagi tadi mendadak ramai oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di belakang RSMH Palembang, Kamis (2/7/2020), bukan untuk berdagang, mereka malah menggelar aksi unjukrasa.
Ternyata puluhan massa bersama PKL yang tergabung dalam Sriwijaya Corruption Watch (SCW) menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Sumsel untuk menyampaikan aspirasinya sekaligus meminta agar wakil rakyat memfasilitasi persoalan yang mereka hadapi.
Para pedagang yang selama ini berdagang dibelakang RSMH tidak diperbolehkan lagi berjualan atau berdagang oleh pihak RS dengan berbagai alasan, padahal para PKL ini sudah bertahun-bertahun berdagang dilingkungan RSUP.
SCW mengatakan, sebelum melakukan aksi demo telah melayangkan surat ke pihak RSUP dan sudah dibalas oleh Pihak RSUP yang bernomor KN.02.03/XVII.2/5133/2020 yang intinya belum dapat memenuhi permohonan untuk membuka kembali akses bagi PKL yang berada dilingkungan RSMH Hoesin untuk Kembali Berjualan.
Direktur SCW M Sanusi meminta Kepada DPRD Prov Sumsel agar kiranya segera menengahi persoalan antara PKL yang berada dilingkungan RSMH Hoesin dengan Pihak Direktur Utama RSMH.
“Yang kedua meminta Kepada DPRD Prov Sumsel mempasilitasi kami untuk berdialog dengan pihak RSMH guna melakukan upaya persuasif dan humanis dengan PKL yang berada dilingkungan RSUP Mohammad Hoesin sehingga tidak terkesan dibiarkan begitu saja,” ujar Sanusi.
Kemudian, dilanjutkan Sanusi memberikan solusi yang memenuhi rasa keadilan dan perlakuan yang sama bagi para PKL yang berada dilingkungan RSMH.
Pihaknya mengaku akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan massa yang lebih besar, pada senin pekan depan sesuai jadwal rapat paripurna DPRD Sumsel.
Sementara itu, aksi demo disambut oleh Sekretaris DPRD Sumsel Ramadan S Basyeban.
Ramadhan berjanji akan segara menyampaikan apa yang menjadi aspirasi massa kepada pimpinan dan anggota DPRD yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke luar provinsi. [***]
