PENGEMBANGAN Program Studi melalu “Workshop Persiapan Teknis Pendirian Program Studi Administrasi Publik” dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah (RF) di Ruang Rapat Utama FISIP UIN Raden Fatah, kemarin.
Dengan narasumber Dr. Drs. H. Entang Adhy Muthar, MS Asesor BAN PT sekaligus Dosen Prodi Administrasi Publik Universitas Padjadjaran Bandung dan Dr. Ramadhan Pancasilawan, M.Si Pimpinan Redaksi Jurnal Jane FISIP UNPAD sekaligus Tim Kerjasama UNPAD Pemprov Banten dan Sekretaris Prodi Administrasi Publik Universitas Padjadjaran Bandung 2017-2019).
Kegiatan Workshop Persiapan Teknis Pendirian Program Studi Administrasi Publik tersebut mengenai pembukaan Program Studi Administrasi Publik di FISIP UIN Raden Fatah merupakan rencana awal yang telah direncanakan sejak lama. Lalu proses pembukaan Program Studi tersebut telah dijalankan kurang lebih satu tahun.
“Sebenarnya acara ini acara formal, yang bersifat teknis, pembukaan prodi administrasi publik ini sebenarnya sudah lama kita rencanakan dan merupakan rencana kita dari awal,” ujar Dr. Yenrizal. M.Si, Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah saat menyampaikan kata sambutannya.
“Proses pembukaan prodi Administrasi Publik ini sebenarnya telah berjalan kurang lebih satu tahun la ya, dan workshop kali ini merupakan bagian dari itu, nah setelah itu, setelah lengkap, dan kemudian sudah menetap kemudian di kirim ke kementerian agama”. ungkap Taufik Akhyar Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah.
Persiapan pendirian Program Studi Administrasi Publik telah berlangsung tersebut meliputi kurikulum, dosen yang memenuhi syarat,akreditasi hingga dokumen -dokumen yang mendukung lainnya.
Selain itu menurut Dr. Ramadhan Pancasilawan, M.Si, mata kuliah sebagai penentu profile jurusan.
“Ada salah satu yang menjadi pedoman. Disini ada kurikulum juga, mata kuliah nasional atau universitas, mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah program studi kemudian juga mata kuliah pilihan,” ungkapnya dalam workshop.
“Nah ini, akan kita pilih untuk menjadi profile jurusan,” lanjutnya.
Tujuan diadakannya workshop tersebut ialah untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman dari narasumber dan mengatasi masalah masalah yg dihadapi, mengenai dokumen persiapan pembukaan Program Studi Administrasi Publik.
Dr. Drs. H. Entang Adhy Muthar, MS menyampaikan dalam workshop tersebut perihal pertemuan lanjutan pada hari ini mengenai proposal yang telah disampaikan sebagai proses persiapan pembukaan Program Studi Adminitrasi Publik.
“Karena ini merupakan pertemuan lanjutan dari sebelumnya saya berkeinginan mencoba rivew terhadap proposal yang di sampaikan, sehingga mungkin kasus kasus yang disampaikan mungkin tidak terlalu komperhesif, namun bukan tidak mustahil, karena kemaren mendapatkan catatan catatan kecil, semoga untuk ini tidak mendapatkan catatan catatan pada pertemuan akhir ini,” ungkapnya saat workshop.
Menurut Taufik Akhyar mekanisme persiapan pembukaann Program Studi Adminitrasi Publik tersebut telah sampai pada titik kelengkapan.
“Intinya adalah setelah dokumen persiapan ini sudah fix, sudah baik, sudah lengkap, kemudian di kirim, jadi setelah pengiriman baru pihak kemenag beserta pimpinan Dikti memeriksa Kelayakan untuk pemberian izin pembukaan prodi administrasi public,” ujarnya.
Adapun kendala dalam proses pendirian program studi tersebut menurut Taufik Akhyar.
“Setiap proses pendirian program studi baru ini pasti ada kendala, diantaranya adalah tuntutan tuntutan dari aturan aturan yang ada terkait dengan pengisian data itu, misal dosen tetep yg memenuhi syarat, kemudian sekarang aturan baru mencantumkan atau menunjukkan profile lulusan ke Dikti bahwa mahasiswa nya di administrasi publik, kemudian mereka tamat sudah ada gambaran mau kerja apa, dan seterusnya,” tuturnya
Harapannya dalam Pembukaan Program Studi Adminitrasi Publik ini dapat terealisasikan dengan cepat agar pada semester depan sudah dapat menjalankan program studi baru tersebut.[***]
yul
