SUMSELTERKINI.CO.ID, PALEMBANG – Komite BPH Migas, Ir Ahmad Rizal mengatakan akan mengupayakan sub penyalur Bahan Bakar Minyak [BBM] di Sumsel lebih banyak lagi menyusul selama dua tahun belakangan sub penyalur di Sumsel baru mencapai 2 dari 130 penyalur di NKRI.
“Pada 2016 ada PP SDM Nomor 16 tentang BBM satu harga, BPH migas membuat penyalur di daerah yang sulit dijangkau. Selama 2 tahun ini baru membuat 130 penyalur di NKRI. Sedangkan Sumsel dapat 2, yakni di Nimbung Muratara dan Banyuasin,”urainya saat Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional digelar di Hotel Opi, Rabu (12/12/18).
Untuk itu dia mengatakan untuk menjadi sub penyalur itu, ada beberapa syarat, bisa perorangan atau badan usaha dan harus 10 km dari SPBU.
“Biaya yang dikaluarkan menjadi sub penyalur sekitar Rp 60 juta, dengan perhitungan estimasi 1,5 tahun bisa balik modal. Kita upayakan sub penyalur di Sumsel lebih banyak lagi,” ungkapnya.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumsel, Robert Heri mengatakan, Sumsel terdiri dari wilayah perairan dan perbatasan. Kondisi daerah tersebut sangat jauh dari kota dan pusat ekonomi. Sehingga kerap terjadi kelangkaan BBM, bahkan harganya jauh lebih mahal.
Robert menjelaskan, dengan kondisi itu, pihaknya akan mengusulkan penambahan lagi sub penyalur, misalnya di Muba, Banyuasin, OKI dan Ogan Ilir (OI).
Diperairan, kata dia harganya bisa 4 kali lipat. Dengan adanya program sub penyalur ini, maka masyarakat bisa menikmati BBM satu harga.”Kita usulkan sebanyak banyaknya sub penyalur ini untuk bisa menikmati BMM satu harga,” terangnya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Nazaruddin Kiemas menambahkan, program sub penyalur BBM bertujuan agar harga BBM di wilayah NKRI menjadi satu harga, karena pada amanat UU dan harus diimplementasi, selain itu untuk membuka sub Penyalur BBM membutuhkan modal yang relatif lebih murah dari membuka SPBU.
“Membuka sub penyalur BBM ini butuh biaya sekitar Rp 60 juta,” jelasnya.
Nazarudin, menyebutkan Program Sub Penyalur BBM di Provinsi Sumsel baru ada di Kabupaten Muratara dan Banyuasin, ke depan pihaknya akan terus memperjuangkan pembangunan sub penyalur di daerah lain.
“Program ini harus berjalan dengan baik, kita akan rekomendasikan program sub penyalur ini berjalan di daerah yang sulit memproleh BMM karena jauh dari SPBU,”jelasnya.[**]
Penulis : Faldy
