Oleh : Asri
SUMSELTERKINI.CO.ID, PALEMBANG – Pimpinan PT BNI 46 Wilayah Sumatera Bagian Selatan melalui Wakil Pimpinan Bidang Jaringan dan Layanan Adisyaf Putra, menyambangi kantor gubernur Senin (15/10/2018).
Kedatangan rombongan ini bermaksud untuk audiensi dengan Gubernur Sumsel yang baru Herman Deru.
Kedatangan rombongan ini disambut positif Gubernur Sumsel HD di ruang tamu gubernur. Dalam kesempatan itu HD mengungkapkan, dia sudah tak asing lagi dengan BNI.
Bahkan mengaku mengenal baik BNI berikut orang-orang di dalamnya serta pelayanan yang ada.
“BNI sudah banyak berperan dalam membantu masyarakat dan pembangunan di Sumatera Selatan” tutur HD.
Pada pertemuan tersebut HD juga menyampaikan harapannya kepada PT BNI untuk memperbanyak ATM untuk masyarakat mengingat rawannya memegang uang cash saat ini.
Kalaupun memang sulit untuk membuat ATM, HD meminta agen-agen BNI seperti Brilink dan layanan lain-lain lebih diperbanyak agar memudahkan masyarakat, terutama yang ada di pedesaan ataupun yang ada di daerah yang sulit dijangkau dan terpelosok.
Hal lain yang diharapkan mantan Bupati OKU Timur dua periode itu kepada BNI adalah bagaimana caranya untuk mempermudah akses bank dengan menggunakan android dan alat lain yang mempermudah bertransaksi.
Menanggapi keinginan gubernur tersebut, Adisyaf Putra mengatakan pihaknya sudah menyediakan layanan yang dimaksud, yakni Agen46 yang ada di setiap daerah.
“Pak gubernur juga tidak lupa akan kesejahteraan masyarakatnya, beliau berharap kepada BNI untuk mempermudah urusan mengenai KUR (kredit usaha rakyat) dan jangan sampai salah sasaran, dari pada masyarakat berurusan dengan rentenir,” ujarnya.
Pihak BNI menjelaskan pula bahwasanya KUR sangat membantu masyarakat, dengan pinjaman minimal sebesar Rp5 juta untuk sektor produksi dan maksimal Rp500 juta.
Pinjaman tersebut dibayarkan saat panen baik pinjaman pokok serta bunganya, dan selama masa tanam tidak ada biaya tambahan apapun.
KUR sendiri jelas, Adisyaf juga menjadi salah satu cara untuk mensejahterakan dan menjadi solusi bagi masyarakat yang belum mempunyai modal.[**]
