DI sela agenda kerjanya Gubernur Sumsel H.Herman Deru menerima audiensi jajaran pimpinan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel di ruang tamu Gubernur. Rombongan ini datang dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana M.M.
Selain menjadi ajang silaturahmi bagi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel yang baru, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas soal penyerapan anggaran baik itu mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dikatakan Kakanwil DJPb Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana M.M, sebenarnya Ia telah ditugaskan di Sumsel sejak dua bulan lalu. Namun baru kali ini berkesempatan beraudiensi dengan orang nomor satu di Sumsel.
Tak hanya berkenalan, melalui audiensi ini Lydia juga bertujuan mendapatkan arahan dari Gubernur Sumsel H.Herman Deru terkait penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
” Tujuan utamanya adalah silaturahmi, karena sejak dua bulan lalu Saya dipindahtugaskan di Sumsel. Sekaligus berkoordinasi mengenai realisasi transfer dana dan dana desa yang menjadi prioritas kami,” ujar Lydia.
Menurut Lydia dengan adanya audiensi dan arahan dari Gubernur Sumsel H.Herman Deru diharapkan dana alokasi untuk Sumsel senilai Rp1,9 triliun dapat terserap secara maksimal.
Sementara itu Gubernur Sumsel H.Herman Deru menyambut baik kedatangan rombongan tersebut. Menurutnya komunikasi dan koordinasi memang diperlukan untuk meningkatkan sinergitas kedua belah pihak. Karena itu meski pandemi, Ia menggagas tetap dilakukan pertemuan secara rutin.
” Dulukan ada coffe morning namun sejak pandemi kegiatan menjadi terbatas. Tapi ini tidak menghalangi, koordinasi bisa tetap dilakukan secara virtual,” jelasnya.
Menurut Herman Deru terkait penyerapan anggaran di Sumsel untuk KUR sangat tinggi di Sumsel. Hal itu tak lepas dari upaya Pemprov yang mengangkat ribuan tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Petani (P2EP).
” Untuk dana desa itu Saya pikir perlu dilakukan penyederhanaan regulasi. Makanya kita harus rutin berkoordinasi satu sama lain. Sebab implementasinya butuh sinergitas yang kuat,” tutup Gubernur. (***)
