Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan mengentaskan kemiskinan ekstrem sesuai dengan instruksi pemerintah pusat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada 2024.
Sebagai langkah awal, Pemprov Sumsel akan melakukan pendataan ulang wilayah, selanjutnya akan melakukan sinkronisasi dan optimalisasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Ya, sesuai instruksi Presiden RI, seluruh provinsi termasuk Sumsel diperintahkan untuk mendata ulang yang dinilai kemiskinan ekstrem di setiap wilayahnya. Tentu selanjutnya akan berkoordinasi dan menentukan langkah dalam menangani masalah tersebut,” ungkapnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022, di Ballroom Hotel Grend Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (31/8).
Menurut Mawardi Yahya akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dilingkungan Pemprov Sumsel mendata ulang secara valid, turun ke lapangan serta merumuskan program-program sejalan dengan program pemerintah pusat.
“Kalangan OPD akan kita perintahkan untuk melakukan pendataan ulang dan merumuskan program-program. Inysa Allah, kita akan tuntaskan kemiskinan ekstrem sesuai dengan instruksi pemerintah pusat,” tegasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Setwapres, Sekretaris Eksekutif TMP 2K, Suprayoga Hadi mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memperbaiki akurasi data jumlah penduduk yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem.
“Untuk itu, kepada kepala daerah yang hadir, untuk sama-sama bekerja keras melakukan sinkronisasi program. Dua kunci utama dalam menurunkan kemiskinan ekstrem adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran,” ungkapnya.
Acara dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Setwapres, Sekretaris Eksekutif TMP 2K, Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraaan Sosial, Kemenko PMK, Andie Megantara, para wakil gubernur, di Indonesia.[***]
