GUBERNUR Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengatakan keberadaan kampus baru Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Provinsi Sumsel, tidak hanya dinantikan oleh seluruh masyarakat Provinsi Sumsel, namun juga keinginan dari seluruh masyarakat di Sumbagsel.
Gubernur Provinsi Sumsel mengakui, pembangunan Kampus IPDN di Kota Pagaralam mendapat dukungan penuh dari seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) seperti Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Jambi.
“Hadirnya Kampus IPDN bukan hanya keinginan Pemprov Sumsel saja, namun semua Gubernur se-Sumbagsel sangat mendukung pembangunan IPDN di Kota Pagaralam,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumsel, bertempat di Hotel Arista, Rabu (8/12).
Herman Deru menargetkan setelah Keputusan Presiden sudah disahkan, pembangunan kampus IPDN dilakukan dalam waktu dua tahun, sudah bisa digunakan dalam proses belajar mengajar.
“Saya berharap Keputusan Presiden (Kepres) menjadi legal standing untuk menganggarkan mulai dari pembangunan awalnya. Setelah ampres atau kepresnya terbit, dua tahun sudah bisa beroperasi dan cukup untuk kegiatan belajar dan mengajarnya,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, dalam proses pembangunannya tentu tidak sederhana, dimana harus lintas kementerian, lintas lembaga. Oleh sebab itu menurutnya sangat diperlukan koordinasi, baik itu sektor keuangan, legalitas, juga kurikulumnya.
“Kita diskusikan secara komprehensif agar langkah berikutnya menjadi langkah mantap, lahan sudah dipersiapkan, bahwa Pemprov dan pemkot sebenarnya secara fisik sangat bertanggung jawab dengan pendanaan APBD, IPDN ini tidak cukup bangunan fisiknya saja, butuh KBM dan legalitas dari kegiatan ini. Kami berharap dari rapat koordinasi ini, mencetuskan sebuah rekomendasi-rekomendasi bagi semua pihak baik pemprov maupun pemkot apa saja yang harus dipenuhi,” pungkasnya.
Sementara Rektor IPDN, DR. Hadi Prabowo, MM, mengatakan bahwasannya Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung dan memberikan apresiasi Kampus IPDN di Kota Pagaralam.
Oleh sebab itu diperlukan koordinasi intensif dari Pemprov Sumsel maupun Pemkot Pagaralam dengan Kementerian terkait.
“Yang penting izin prinsip Amanat Presiden (Ampres) disetujui, lalu setelah disetujui otomatis IPDN akan mengurus Program studinya, IPDN akan mengurus kurikulumnya. Kalau yang fisik itu nanti Pemprov dan Pemkot Pagaralam,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam proses pembangunan kampus IPDN harus perlu kajian yang komprehensif, dengan kementerian lembaga non kementerian.
“Ini masih proses sehingga surat Menteri Sekretaris Negara tanggal 6 September jawaban atas surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 juli itu sudah jelas, ini perlu kajian komprehensif kementerian lembaga non kementerian antara lain Kementerian keuangan, Kemenpan RB, dan Kemendikbud. Oleh karena itu terimakasih atas inisiasi untuk pertemuan ini,” pungkasnya.
Hadir pula dalam kesempatan ini Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. RA. Anita Noeringhati, SH.,MM, Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, Plt. Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekjen Kemendagri, Sudaryanto, SE, MM,¹ Koordinator Pendidikan Vokasi Kemenko PMK, Ratna Sofiana Lestari, Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham Sumsel, Indro Purwoko serta Para Kepala OPD Prov. Sumsel.(***)
