PANASNYA tensi geopolitik global yang bikin harga energi dunia ikut berdenyut tak menentu, efeknya pelan-pelan terasa sampai ke daerah. Bukan lagi sekadar berita luar negeri yang lewat di layar ponsel, tapi mulai menjelma jadi kebijakan nyata, Work From Home (WFH) demi menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dan di Sumatera Selatan, wacana itu sudah masuk meja rapat.
Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumsel, kemarin awalnya terlihat seperti rutinitas menyusun jadwal kerja, mendadak naik kelas jadi ruang diskusi isu global yang “turun gunung” ke daerah.
Di forum itu, muncul satu pertanyaan sederhana tapi menggelitik kalau WFH diterapkan untuk hemat BBM, apakah benar-benar efektif?
Atau jangan-jangan, ini cuma hemat di atas kertas?
Pertanyaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto. Ia menyoroti kesiapan pemerintah daerah jika kebijakan WFH benar-benar diterapkan oleh pemerintah pusat. Sebab, kebijakan ini bukan sekadar memindahkan meja kerja dari kantor ke rumah, tapi menyangkut sistem, budaya kerja, hingga pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, tidak menampik arah kebijakan memang mengarah ke sana.
Ia menegaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya siap mengikuti kebijakan pusat sebagai bagian dari upaya efisiensi energi.
Namun, ada satu catatan penting yang langsung jadi garis tebal dalam diskusi, pelayanan publik tidak boleh terganggu sehingga menuimbulkan dilema.
Di satu sisi, WFH diyakini bisa mengurangi mobilitas ASN, yang otomatis menekan konsumsi BBM. Tapi di sisi lain, tidak semua lini pemerintahan bisa “dipindahkan” ke rumah. Ada layanan yang tetap harus tatap muka, ada urusan yang tidak bisa diselesaikan lewat layar.
Artinya, sebagian tetap jalan seperti biasa.
Lalu pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya penghematan yang bisa dicapai?
Kalau diibaratkan, ini seperti mengurangi pemakaian air di rumah, tapi kran utama tetap terbuka. Hematnya ada, tapi apakah signifikan?
Edward Candra sendiri mengakui, hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat. Artinya, skema pelaksanaan WFH belum final apakah akan bergiliran, parsial, atau menyasar sektor tertentu saja.
Yang jelas, kata dia, unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan tetap beroperasi normal.
“Pelayanan publik harus tetap prima,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kebijakan WFH di daerah tidak bisa disalin mentah-mentah dari pusat, harus ada penyesuaian bahkan juga harus ada kompromi antara efisiensi dan pelayanan.
Inilah tantangan sesungguhnya dimulai lantaran kalau bicara jujur, WFH bukan hal baru.
Pandemi COVID-19 sudah pernah “memaksa” sistem ini berjalan. Tapi pengalaman itu juga meninggalkan catatan, tidak semua sektor siap, tidak semua ASN adaptif, dan tidak semua daerah punya infrastruktur digital yang memadai.
Sekarang, ketika WFH kembali muncul bukan karena krisis kesehatan, tapi krisis energi.
Singkronisasi
Nah, pertanyaannya apakah kita sudah benar-benar belajar dari pengalaman?
Atau ini hanya mengulang cerita lama dengan alasan baru?
Di sisi lain, rapat Bamus DPRD Sumsel juga membahas penyusunan jadwal strategis kegiatan pimpinan dan anggota dewan hingga Juni 2026 bukan hanya agenda administratif.
Ritme kerja legislatif ditentukan, misalnya apa yang dibahas, kapan diputuskan, dan sejauh mana sinkronisasi dengan eksekutif berjalan.
Ketika isu global seperti energi masuk ke dalam pembahasan, artinya arah kebijakan daerah ke depan juga akan ikut terpengaruh dengan kata lain, rapat ini bukan cuma soal jadwal, tapi soal arah.
Sinkronisasi antara DPRD dan pemerintah provinsi menjadi kunci, terutama dalam memastikan program pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan eksternal.
Bahkan jangan sampai fokus ke penghematan energi justru mengganggu target pembangunan.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli apakah ASN bekerja dari rumah atau dari kantor.
Yang mereka pedulikan sederhana, yaitu urusan selesai, layanan cepat, dan tidak dipersulit.
Oleh karena itu, WFH akan benar-benar diuji bukan di atas kertas kebijakan, tapi di lapangan pelayanan.
Apakah benar bisa hemat tanpa mengorbankan kualitas layanan?
Atau justru membuka celah baru bagi inefisiensi yang tak terlihat?
Jawabannya belum ada hari ini. Tapi satu hal yang pasti, ketika isu global sudah sampai ke meja rapat daerah, maka keputusan yang diambil bukan lagi soal teknis semata melainkan soal bagaimana daerah bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan zaman, kesimpulannya Sumatera Selatan, mau tidak mau, sedang berada di masalah itu. (***)
