PEMERINTAH Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengajak semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terulangnya konflik antara manusia dan satwa liar seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra H. Ahmad Najib mengatakan, konflik antara manusia dan satwa liar itu terjadi akibat rusaknya kelestarian alam yang menjadi tempat bernaungnya satwa liar yang menyebabkan putusnya rantai makanan sehingga persinggungan antara kepentingan satwa yang terus bergerak mencari ruang hidup dan manusia yang terus berkembang mencari penghidupan menimbulkan konflik yang tidak bisa dihindarkan.
“Satwa liar ini punya karakteristik tersendiri dalam aktifitasnya. Jika habitatnya terganggu tentu akan timbul dampak negatif salah satunya konflik antara manusia dan satwa itu. Oleh sebab itu pak gubernur mengajak kita membentuk tim Satgas penanggulangan konflik manusia dan satwa liar ini agar hal itu tidak terulang,” kata Najib saat membuka Lokakarya Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Hotel ALTS Palembang, Senin (10/2/2020).
Sebab, lanjut Najib, konflik antara manusia dan satwa liar yang terjadi tentu berdampak luas seperti turunnya perekonomian masyarakat dan minimnya minat pariwisata di suatu daerah yang mengalami konflik tersebut.
“Kolaborasi para pihak, baik pemerintah, sektor swasta, NGO, serta masyarakat memang dibutuhkan dalam menanggulangi konflik manusia dan satwa liar ini,” tuturnya.
Dia meminta, agar pihak yang terlibat dalam lokarya seperti pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, OPD terkait, asosiasi, swasta, NGO, dan perguruan tinggi untuk tetap komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
“Kita harus memahami soal penanggulangan konflik manusia dan satwa liar baik di tingkat nasional maupun provinsi, serta menyepakati pola koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran dan tanggung jawab antar pihak dalam menanggulangi konflik manusia dan satwa liar di Sumsel kedepannya. Kita harus meningkatkan kepercayaan masyarakat jika sebuah kawasan aman dan tidak terjadi konflik dengan satwa,” bebernya.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel sekaligus penanggung jawab dari Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar mengungkapkan, jika dibutuhkan upaya yang bersifat holistik dan terpadu untuk dapat menanggulangi konflik manusia-satwa liar secara efektif.
Bukan hanya upaya yang tidak terbatas pada penanganan di lapangan saat terjadi konflik saja, namun juga upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik.
“Perencanaan pembangunan juga perlu memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan hidup, konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, sehingga memastikan kelestarian habitat satwa liar dan mencegah terjadinya konflik. Kata kuncinya adalah kemitraan dan kolaborasi para pihak, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan NGO, dalam menanggulangi konflik manusia dan satwa di Sumsel,” terangnya.
Sementara itu, Project Director Kelola Sendang – ZSL Indonesia Prof. Damayanti Buchori menambahkan, pihaknya bersama pemprov Sumsel dan BKSDA Sumsel serta sejumlah pihak lainnya berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam rangka penanggulangan konflik satwa liar dan manusia.
Salah satu bentuk dari upaya tersebut dengan adanya Tim Koordinasi untuk mengembangkan upaya-upaya pencegahan dan respon terhadap terjadinya konflik manusia dan satwa liar.
“Melalui lokakarya ini, pola kerjasama dan koordinasi terus dimatangkan, termasuk didalamnya upaya sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Kita juga mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama memetik pembelajaran dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, serta menggali masukan-masukan untuk memperkuat kemitraan dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar pada masa yang akan datang,” pungkasnya.
