PEMERINTAH akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,19 Triliun untuk masyarakat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan hal itu ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,19 Triliun untuk masyarakat. Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM ini, Bapak Presiden telah memerintahkan kepada kami para menterinya untuk memberikan tambahan bantuan-bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini,“ tuturnya dalam Konferensi Pers Virtual Evaluasi Pelaksanaan PPKM dari Jakarta, Sabtu (17/07/2021).
Menko Luhut menjelaskan PPKM bukan pilihan mudah bagi pemerintah. Pasalnya, di satu sisi pemerintah harus menghentikan laju penularan varian delta yang eksponensial, agar para dokter, perawat, bidan di rumah sakit, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain bisa menyembuhkan para pasien Covid-19 yang jumlahnya cukup banyak saat ini
“Bukan kebijakan yang mudah untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut. Tapi pemerintah memutuskan bahwa PPKM ini perlu kita ambil untuk menghentikan laju penularan varian delta,” ungkapnya.
Sementara itu, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Mall dan pusat perbelanjaan harus tutup, jumlah karyawan pabrik yang masuk kerja pun harus dikurangi untuk memastikan protokol kesehatan bisa berjalan. Lalu, restoran dan tempat makan pun hanya bisa menerima take away (beli bawa pulang). Tentu ini akan berpengaruh terhadap omzet usaha dan pendapatan harian para pedagang kecil.
Menko Marves menyatakan bantuan yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial meliputi pemberian beras Bulog sebanyak 10 kg untuk 18.9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan sosial tunai untuk 10 juta KPM sebesar Rp 300 ribu per bulan per keluarga, Bantuan sebesar 200 ribu per bulan selama 12 bulan untuk 18.8 juta pemegang kartu Sembako.
“Selain itu ada tambahan anggaran untuk Kartu Prakerja senilai 10 triliun; subsidi listrik Rumah Tangga untuk 450V dan 900V diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021; Perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru/dosen selama 6 bulan; dan subsidi abonemen listrik diperpanjang sampai Desember 2021,” ungkap Menko Luhut.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp33,21 Triliun. Tambahan ini digunakan untuk biaya perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit, penambahan insentif nakes dan tenaga vaksinasi, pembangunan rumah sakit lapangan, pembelian oksigen, serta pembagian 2 juta paket obat gratis untuk yang isolasi mandiri bagi OTG dan gejala ringan.
“Bapak Presiden sudah memberikan penekanan kepada kami para menteri untuk memastikan bahwa berbagai program bantuan sosial diatas bisa segera diterima oleh masyarakat miskin dan kelompok-kelompok masyarakat yang berhak. Ini adalah perintah prioritas dari Bapak Presiden,“ tegas Menko Luhut.
Lebih jauh, Menko Marves mengungkapkan pelaksanaan PPKM di Jawa-Bali yang telah berlangsung selama 15 hari sejak 3 Juli 2021 bertujuan untuk menurunkan aktivitas dan mobilitas masyarakat guna mengendalikan penularan dari Virus Corona Varian Delta ini. Menko Luhut menilai varian ini tujuh kali lebih menular dibandingkan varian-varian sebelumnya.
“Hasil evaluasi pelaksanaan PPKM telah ada berbagai kemajuan dalam hal penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Dari hasil monitoring kami terhadap indikator google traffic, facebook mobility dan indeks cahaya malam, telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Ini memberikan harapan kepada kita bahwa penularan varian delta ini bisa kita turunkan,“ ujar dia. Kominfo (***)
Ril
