PRESIDEN Joko Widodo mengajak para pemimpin dunia yang tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memerangi wabah global COVID-19 secara bersama-sama. Agar, pandemi yang masih merebak saat ini dapat dikendalikan di masa mendatang.
“Kita harus lakukan bersama-sama dalam memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat adil dan merata,” ujar Presiden Joko Widodo ketika Pidato pada Sidang Majelis Umum ke-76 PBB melalui siaran virtual, Kamis (23/9/2021) sebagai mana yang dilansir dari InfoPublik.
Menurut dia, partisipasi aktif negara-negara anggota lainnya yang tergabung dalam PBB sangat berpengaruh terhadap pengendalian pandemi di berbagai belahan dunia. Dengan begitu, penanganan pandemi yang dilakukan secara masif dapat dilakukan dalam waktu yang relatif cepat.
Kemudian, penanganan pandemi yang dilakukan secara bersama-sama juga akan membuat penyebaran virus di berbagai pelosok dunia dapat dilakukan secara merata. Sehingga, dapat dipastikan wabah ini tidak merambah kembali negara- negara lain.
Hal ini harus segera dilaksanakan ke depan, dengan begitu, akses terhadap vaksin COVID-19 dapat dilakukan oleh semua negara yang membutuhkan. Sebab, vaksin adalah salah satu faktor yang saat ini sangat penting dalam mengendalikan pandemi beberapa waktu ke depan.
“Kemampuan dan kecepatan antar negara dalam menangani COVID-19, masih diganggu dengan politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin,” katanya.
Selanjutnya, dalam memerangi pandemi, Presiden Joko Widodo juga mengajak, anggota PBB lainnya untuk berkerja sama dalam menata ulang ketahanan kesehatan dunia. Dengan mengadopsi mekanisme baru dalam penggalangan sumber daya kesehatan global yang baik.
Dengan unsur yang perlu diperkuat secara bersama-sama antara lain pendanaan vaksin, obata-obatan, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan yang merata di seluruh dunia.
Adanya hal di atas, lanjut Presiden, tentunya akan membuat standarisasi protokol kesehatan (prokes) global. Yang membuat kriteria dalam vaksinasi maupun status kesehatan lainnya penerapannya sama di seluruh dunia.
“Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara misalnya perihal kriteria vaksinasi hasil tes maupun status kesehatan lainnya,” pungkasnya.
