UNTUK kali ke tiga, Kabupaten Musibanyuasin [Muba] tercepat sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel. Penyampaikan LKPD TA 2019 dilaksanakan pada, Jumat [13/3/2020].
Tim audit BPK Sumsel mendukung komitmen Pemkab Muba dalam menjalankan pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel harus rela siang dan Malam ‘ selama 53 hari di Bumi Serasan Sekate untuk melakukan audit terhadap LKPD TA 2019 Muba.
“Audit LKPD TA 2019 oleh Tim Audit BPK Sumsel dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 dan juga berhasil mempertahankan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”ungkap Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Harry Purwaka SE MSF Ak CSFA CA saat menerima LHP TA 2019 Kabupaten Muba di Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel.
Meski ia mengaku belum satu minggu menjadi Kepala BPK di Sumsel ini,namun selalu mengikuti informasi di Sumsel ini, terlebih Kabupaten Muba yang selalu menjadi yang tercepat dalam penyampaian LKPD dan LHP, dan hari ini kembali menjadi yang tercepat di Indonesia dalam penyampaian LHP TA 2019.
Dikatakan Harry, tenggat waktu yang diberikan untuk penyerahan LKPD TA 2019 saja, yakni pada Maret 2020, sementara di bulan Maret ini Pemkab Muba telah berhasil menuntaskan LHP TA 2019.
BPK RI Perwakilan Sumsel mengucapkan terima kasih atas konsistensi Kepala Daerah di Sumsel khususnya Muba yang berkontribusi positif dalam upaya percepatan penyampaian LKPD dan LHP. “Tentu ini memberikan sumbangsih yang sangat positif untuk percepatan pembangunan di daerah,” ucapnya.
Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran BPK-RI Provinsi Sumatera Selatan khususnya kepada Tim Pemeriksa yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan instansi terkait selama lebih kurang 53 hari berada di Kota Sekayu.
“Dimana selama pemeriksaan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dan kendala teknis di lapangan yang dilakukan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah kami, tentunya hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan melainkan karena ketidaktahuan kami dalam melayani dan mendampingi Tim selama proses pemeriksaan,” ujar Dodi.
Ia juga menambahkan, upaya percepatan penyampaian LHP dan LKPD tersebut bukan untuk cepat cepatan atau gagah gagahan, namun semata-mata upaya Pemkab Muba untuk menjalankan pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel sesuai dengan tahapan dan Aturan yang berlaku.
“Ini bagian dari komitmen Pemkab Muba, selanjutnya kami atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengharapkan kiranya hubungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan,” tegasnya.
Ketua DPRD Muba, Sugondo mengatakan pihak legislatif dan eksekutif di Muba selalu bersinergi untuk memberikan yang terbaik demi kemajuan Muba sehingga mampu mewujudkan Muba Maju Berjaya di tahun 2022.[***]
Ril
