MENJELANG libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada bulan depan, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus.
“Kita sebentar lagi akan libur Natal dan Tahun Baru, yang kita tahu pada saat ini kasus Covid-19 di Eropa semuanya naik. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan,” ujar Presiden mengawali arahannya saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kemaren.
Pertama, Kepala Negara meminta agar seluruh kementerian dan lembaga memiliki frekuensi yang sama dalam mengendalikan pandemi Covid-19 terutama pada Bulan Desember mendatang.
“Saya minta seluruh kementerian dan lembaga frekuensinya sama dalam menghadapi Bulan Desember 2021 ini. Sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama! Jangan terjebak pada ego sektoral, utamakan kerja sama, utamakan koordinasi sehingga kelihatan bahwa kita memiliki frekuensi yang sama,” tuturnya.
Kedua, Presiden juga mengingatkan tentang penerapan protokol kesehatan pada guliran pelaksanaan rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 yang akan mulai dilaksanakan pada awal Desember di Jakarta dan Bali. Presidensi G20 Indonesia akan berlangsung sejak tanggal 1 Desember 2021.
“Kegiatan kick off untuk Sherpa Meeting di KTT G20 nanti akan dilakukan di Jakarta dan kick off untuk Finance Track di Bali di awal Desember, sehingga dunia akan melihat kita. Oleh sebab itu, kemampuan kita dalam mengendalikan pandemi betul-betul diuji dan utamanya dalam menjalankan protokol kesehatan,” jelasnya.
Terkait hal tersebut Presiden menekankan pentingnya pendampingan dari Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 untuk menyambut kedatangan delegasi, mulai dari kedatangan di bandara udara, hotel dan lingkungan sekitar, hingga ke tempat penyelenggaraan KTT.
Ketiga, Presiden meminta jajaran terkait untuk mengomunikasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai rencana penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada saat Natal dan Tahun Baru ini, termasuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan kasus-kasus dan kenaikan kasus yang ada di Eropa.
“Ini penting sekali sebagai sebuah background dari keputusan yang akan kita ambil, karena memang ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM Level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali. Tapi, kita harus ingat bahwa apapun, utamanya ini pariwisata di Bali, memang terdampak paling dalam, tapi juga perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita. Apalagi, sekali lagi, kita akan menjadi tuan rumah 150 meeting yang ada di G20,” tegas Presiden.
Keempat, Presiden memerintahkan para kepala daerah untuk terus menyeimbangkan antara gas dan rem dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi.
“Agar juga disampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyeimbangkan betul-betul gas dan rem sehingga kita bisa mempertahankan momentum (perekonomian) untuk tumbuh positif. Kita tahu di Kuartal II (ekonomi) tumbuh 7,07 persen, di Kuartal III tumbuh 3,51 persen, dan kita harapkan di Kuartal IV ini lebih baik dari kuartal yang ketiga,” ujar Presiden.
Kelima, Kepala Negara meminta kepada Menteri Kesehatan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19. “Saya minta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan kesiapan rumah sakit apabila terjadi lonjakan pasien sakit selama akhir Desember dan awal Januari 2022, terutama pemetaan situasi dan terutama di daerah yang berpotensi kasusnya meningkat,” tegasnya.
Terakhir, Jokowi kembali mengingatkan jajarannya untuk dapat memenuhi target cakupan vaksinasi di akhir tahun, yaitu sebesar 70 persen dari jumlah sasaran.
“Saya minta proaktif jemput bola dan juga datangi masyarakat dan saya minta backup dari TNI dan Polri utamanya untuk yang lansia betul-betul dilakukan. Saya melihat (vaksinasi) door to door yang dilakukan oleh BIN juga baik karena ini diambil yang divaksin adalah yang lansia. Kita harapkan terutama untuk pemerintah daerah yang masih rendah vaksinasi agar diberikan bantuan secara khusus,” pungkasnya.Tribratanews (***)
