HANYA dalam waktu enam bulan (Maret-September 2019) angka kemiskinan Sumsel turun 0,15 persen menjadi 12,56 persen dari sebelumnya 12,71 persen. Berkurang sebanyak 6.580 orang dari kondisi Maret sebanyak 1.073.740 orang. Angka tersebut membuktikan target Gubernur Sumsel H.Herman Deru memangkas angka kemiskinan yang terbilang tinggi di Sumsel terus menunjukkan hasil positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, pada bulan September 2019 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Sumsel mencapai 1.067.160 (12,56 persen). Turun sebesar 6.580 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 1.073.740 orang (12,71 persen) dan turun sebesar 9.240 orang dibandingkan kondisi September 2018 yang sebesar 1.076.400 orang (12,82 persen).
“Hanya dalam waktu enam bulan (Maret-September 2019) angka kemiskinan Sumsel turun 0,15 persen menjadi 12,56 persen dari sebelumnya 12,71 persen. Berkurang sebanyak 6.580 orang dari kondisi Maret sebanyak 1.073.740 orang,” jelas Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih.
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 13,43 persen turun menjadi 12,19 persen pada Maret 2019 dan 11,94 persen pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaa tutun dari 13,05 persen pada September 201i menjadi 13,02 persen pada Maret 2019 dan 12,93 persen pada September 2019.
Dikatakan Endang peranan kelompok makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Adapun komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan di antaranya adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan roti kopi dan lainnya. Namun dengan adanya rencana penerapan bea cukai untuk rokok diharapkan Endang dapat ikut menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.
“Ada tiga poin penting yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, pertama harus memperhatikan karakteristik penduduk miskinnya. Kedua pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan ketiga adalah pengawasan program. Saat ini mungkin programnya sudah bagus tapi bermasalah di lapangan. Misal masalah distribusi Kemudian penerima. Ini juga jadi PR kita,”tembah Endang.
Hal lain yang tak kalah penting untuk menurunkan angka kemiskinan ini adalah keberlangsungan bantuan sosial. ” Karena kalau kita lihat berbagai progam bantuan sosial memang sangat membantu penurunan angka kemiskinan. Bisa 5 sampai 6 persen,” ujarnya.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Sosial Pemprov Sumsel H.Rosyidin Hasan mengatakan, angka kemiskinan Sumsel yang masih di kisaran 12 persen adalah akumulasi dari inflasi dari 17 kab/kota se Sumsel. Karena itu untuk menurunkannya perlu upaya dari BPS se Sumsel untuk aktif seperti BPS Provinsi. “Karen kalau kemiskinan kab/kota itu turun pasti kemiskinan Sumsel juga turun,” jelasnya.
Saat ini kata Rosyidin adanya penurunan sebesar 0,15 persen sudah cukup menggembirakan. Penurunan ini salah satunya dipengaruhi komoditas beras.
” Makanya saya selalu katakan agar bantuan yang bersentuhan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat diterima dengan baik. Agar tidak bermasalah sampai pada bulan yang bersangkutan. Ini harus tepat sasaran agar yang miskin tidak tetap miskin,” jelas Rosyidin.
Bahkan untuk merealisasikan komitmen Gubernur yang ingin angka kemiskinan menjadi satu digit pihaknya sudah menelurkan program Unit Ekonomi Produktif (UEP). Ia berharap ini secepatny berjalan agar penurunan angka kemiskinan cepat terwujud.
Sebelumnya Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengungkapkan sejumlah keinginannya menyambut tahun 2020. Semua itu dipaparkannya pada acara Kaleidoskop Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun 2019, Kamis (26/12) di Griya Agung.
” Saya tidak mau muluk-muluk, Saya ingin apa yang sudah kita kerjakan sama-sama ini akumulasi dari hasil yang dicapai muaranya hanya satu penurunan angka kemiskinan,” ujarnya. [***]
