PRESIDEN Sidang Majelis Umum PBB ke-76, Abdulla Shahid, mengajak dan meminta dunia mencontoh Indonesia karena cukup proaktif berinvestasi pada resiliensi penanggulangan agar tangguh menghadapi bencana.
Demikian diungkapkan Abdulla Shahid, pada pembukaan Platform Global Pengurangan Risiko Bencana di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (25/5/2022).
“Indonesia merupakan negara rentan bencana namun dapat proaktif berinvestasi pada penanggulangan, sehingga banyak yang bisa dipelajari dari model yang telah diterapkan oleh Indonesia. Pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa seperti itulah apa yang disebut sebagai sebuah risiko dari bencana,” ujarnya.
Ia juga mengajak pemerintah dan semua pemangku kepentingan di seluruh dunia untuk mempromosikan budaya mitigasi bencana untuk mewujudkan Kerangka Kerja Sendai 2030.
“Setiap ide untuk ketangguhan bencana harus dirancang dan dijalankan sesuai alurnya agar bisa mengurangi dampak risikonya. Itu yang harus kita tanamkan di mana-mana. Jika tidak, justru itu akan semakin meningkatkan bencana dan ancaman bahaya terkait perubahan iklim,” kata Shahid.
Ia menambahkan, urbanisasi yang selalu meningkat telah menghadirkan tantangan baru. Ia mencontohkan, konflik di Ukraina memicu terjadinya ancaman kelaparan dan ketegangan sosial di tengah tekanan pandemi yang telah terjadi lebih dari dua tahun belakangan.
Menurutnya, untuk mewujudkan tangguh bencana ini, maka seluruh pemangku kepentingan harus bersatu. Salah satunya adalah sektor asuransi karena sebagai kekuatan vital. Sayangnya kekuatan asuransi itu tidak terpelihara dengan baik padahal mereka adalah sektor yang paling tanggap terhadap bencana dan akan selalu meningkat risikonya.
“Kita harus lebih banyak lagi menggandeng sektor asuransi ini di tingkat global agar tercipta sebuah perubahan dan tidak ada lagi keputusasaan ketika menghadapi bencana,” tegasnya.
Tangguh dalam menghadapi bencana seolah menjadi sebuah mantra baru. Itu harus berlaku dalam setiap pembangunan gedung baru, setiap program sosial, dan dalam setiap mata anggaran.
InfoPublik (***)
