Ini Pandangan DPRD Kota Pagaralam Terhadap RAPBD-P Tahun 2020

Share

Tweet

Share

Share

Email

BERBAGAI pandangan disampaikan oleh DPRD Kota Pagaralam terhadap pidato pengantar nota keungan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Fraksi Gerindra menyampaikan,catatan dan saran sebagai berikut :

1. Pembahasan apbd-perubahan setiap opd hendaknya lebih memperhatikan aspek-aspek baik dalam penyerapan maupun realisasi anggaran perubahan pada dasarnya APBD perubahan merupakan penyempurnaan dari anggaran induk yang telah diatur dan disetujui pada APBD tahun sebelumnya.
2. Selanjutnya terkait update kasus terkini 1 Agustus 2020 total 172.000 kasus sembuh 124.000 dan 7343 kasus meninggal dunia hal ini harus menjadi acuan bahwa di wilayah Kota Pagaralam tempat-tempat keramaian masih punya prinsip bahwa penularan covid 19 Tidak dianggap berbahaya oleh masyarakat yang benar-benar tidak paham akan bahaya ini kami fraksi Gerindra mendorong agar pemerintah sesegera mungkin memperbaharui surat edaran yang beredar di masyarakat baik himbauan ataupun dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengindahkan edaran tersebut agar ada kepedulian terhadap sesama masyarakat sebagai contoh saat ini walaupun himbauan dari Walikota atau Polres belum memberikan izin keramaian hajatan sepertinya masyarakat tetap melaksanakan hajatan hal ini sangat disayangkan apabila tidak ada ketegasan dari pihak Pemerintah Kota Pagaralam.
3. Pendapatan asli daerah agar kiranya setiap OPD yang memiliki potensi peningkatan Pendapatan asli daerah agar dapat lebih meningkatkan potensi tersebut dan dapat menggali lagi sektor apa saja yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pagaralam guna Kemajuan pembangunan.
4. Dana alokasi khusus kami meminta kepada pihak pemerintah melalui dinas terkait agar kiranya tidak hanya menunggu dari pusat dan dapat lebih aktif untuk menggali dan mencari informasi terkait dana tersebut sehingga pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan dari dana alokasi umum saja.
5. Retribusi, kami juga menghimbau kepada pihak pemerintah supaya retribusi daerah baik dari pajak maupun dari retribusi lainnya dapat lebih ditingkatkan lagi baik target maupun objek retribusinya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi
6. Kehadiran PDAM di wilayah kecamatan tiga Dempo selama ini sudah dinikmati, akan tetapi fakta di lapangan suplay air yang langsung dipakai oleh masyarakat tidak sempurna atau mencukupi kebutuhan, salah satu contoh PDAM Dempo Tengah sumber air baik akan tetapi pipa yang dipasang beberapa tahun yang lalu jalurnya memang rawan bencana dimana pemasangannya dipasang di dinding Cadas yang curam ditambah lagi pipa induknya ada yang masuk ke aliran Sungai Lematang dan saat ini keadaan PDAM sudah tidak beroperasi lagi hampir 4 bulan.

Harapan kami dari Fraksi Gerindra, perbaikan untuk anggaran bencana atau tanggap darurat sesegera mungkin bisa dilaksanakan agar masyarakat terdampak krisis air bersih tidak meluas secara kelamaan.

Fraksi PKS

Setelah memperhatikan pidato Walikota Pagaralam, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

1. Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah atas meningkatnya pendapatan daerah yang sah dibandingkan dengan APBD induk tahun 2020 kami berharap agar pemerintah dapat menggali kembali sumber pendapatan lainnya ke depan.
2. PKS memberikan catatan khusus terkait dana perimbangan yang mengalami penurunan sebesar 6,02% dibandingkan APBD induk Tahun Anggaran 2020 dengan rincian bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Mohon penjelasannya
3. Meminta kepada pemerintah agar memprioritaskan keluhan masyarakat yang bersifat mendesak dan penting salah satunya perbaikan PDAM Dempo Tengah yang sudah lebih dari 4 bulan tidak beroperasi.
4. Kepada pemerintah agar memperhatikan tingkat kesejahteraan para pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam terkait gaji dan tunjangan kesehatan mereka.
5. Meminta kepada pemerintah agar tetap serius dalam penanganan dan dampak dari covid 19 dengan melibatkan berbagai pihak terkait agar dampaknya bisa diminimalisir.
6. Kami dari Fraksi PKS mengusulkan pengangkatan tenaga ahli fraksi untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD di APBD perubahan tahun 2020 ini sesuai dengan arsip DPRD nomor 27 tahun 2019.
7. Minta kepada pemerintah agar meninjau ulang keputusan SK Walikota tentang hajatan di masa pandemi. Karena keputusan tersebut terkesan membingungkan masyarakat. di masyarakat sudah mulai berlangsung sebagaimana biasanya sementara SK Walikota terkait larangan dalam hajatan tersebut belum dicabut.
8. Kami dari fraksi PKS mengusulkan perbaikan fasilitas Masjid Taqwa Yayasan Amal Bakti muslim Pancasila kota Pagar Alam berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pengurus Masjid Taqwa pada tanggal 31 Agustus 2020 di ruang Komisi 3. Adapun fasilitas yang diusulkan untuk direnovasi yakni pergantian atap masjid, penggantian plafon masjid bagian dalam dan luar, pemasangan paving block dan gapura, pergantian ambal dan sejadah.

Fraksi Nurani Indonesia

Setelah memperhatikan pidato Walikota Pagaralam tentang pidato pengantar nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020, fraksi Nurani Indonesia menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

1. Kami dari Fraksi Nurani Indonesia mensyaratkan agar keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang sudah ditetapkan serta penggunaan anggaran yang tepat guna dan tepat sasaran.
2. Dengan sisa waktu dalam hitungan beberapa bulan menjelang akhir Desember 2020 agar program-program yang tidak terlaksana di APBD induk yang menjadi prioritas dapat dilaksanakan dan dirampungkan segala bentuk kegiatan-kegiatan baik fisik maupun nonfisik.
3. Fraksi hati nurani Indonesia mengharapkan agar target APBD perubahan tahun 2020 dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan titik dan pemerintah Kota Pagaralam tetap konsisten dan bekerja maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pada pos pajak dan Retribusi Daerah.

Fraksi Nasdem menyampaikan :

1. Dalam pelaksanaan APBD-P Kota Pagaralam harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah daerah harus lebih memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD-P tahun 2020, dalam hal pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Menindaklanjuti keresahan masyarakat tentang keputusan Walikota Pagaralam belum memperbolehkan persedekahan di Kota Pagaralam dengan alasan hajatan yang diselenggarakan di Kota Pagaralam belum bisa menerapkan protokol covid-19, kami fraksi Nasdem meminta mengkaji kembali keputusan tersebut, mengingat persedekahan saat ini tetap berlangsung di setiap tempat di Kota Pagaralam dan pemerintah kota sama sekali tidak ada tanggapan mengenai hal ini. Ini juga selanjutnya akan menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat Apakah himbauan yang dibuat pemerintah saat ini berlaku atau tidak, Jangan pernah membiarkan persepsi liar berkembang dengan sendirinya, agar kedepan tetap tercipta iklim yang kondusif di Kota Pagaralam. Jika memang berdasarkan kajian Pemerintah Kota Pagaralam dan beberapa pemangku kepentingan tentang hajatan ini akan menarik beberapa keputusan, sehingga diperbolehkan kembali untuk masyarakat menggelar hajatan kami dari Fraksi Partai Nasdem meminta agar juklak dan juknis dari diizinkannya hajatan tersebut tertuang secara resmi dengan perwako ingat covid-19 Belum tahu kapan akan berakhir. Sehingga Aturan ini bisa Resmi disosialisasikan kepada masyarakat yang sudah merencanakan persedekahan mereka dari jauh hari sebelum hari jadinya.

Sedikit catatan dari kami fraksi Nasdem DPRD Kota Pagaralam agar setiap catatan strategis dan rekomendasi yang disampaikan melalui pandangan fraksi Ini mendapat perhatian serius dan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Pagaralam selanjutnya.

Fraksi  Golkar menyampaikan bahwa :

1. Fraksi Golkar menyampaikan dalam pembahasan APBD perubahan setiap OPD hendaknya lebih memperhatikan aspek-aspek baik dalam penyerapan maupun realisasi anggaran perubahan Karena pada dasarnya apbd-perubahan merupakan penyempurnaan dari anggaran induk yang telah diatur dan disetujui pada APBD tahun sebelumnya, Selain itu kami mengapresiasi peningkatan PAD tahun 2020 semester 1
2. kepada OPD yang mengalami perubahan anggaran, baik berupa penambahan ataupun pengurangan anggaran agar kiranya segera memperbaiki dan mempersiapkan rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) guna mempercepat proses penyerapan anggaran tahun 2020 dan kedepannya dapat mempersiapkan anggaran 2021.
3. Fraksi Golkar mengamati saat ini sudah begitu banyak pesta atau hajatan sedangkan izin keramaian atau larangan untuk melaksanakan hajatan masih berlaku. Bahkan pesta atau hajatan ini banyak mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan tidak menjaga Jarak. Kursi Golkar meminta ketegasan pemerintah kota pagar alam dalam masalah ini dan harus ada jalan keluarny

[31/8 19.31] Rozi2 Ajo Palam: 4. Mengingatkan kondisi saat ini mendekati musim hujan, kiranya Dinas PU dapat normalisasi drainase drainase yang ada di Kota Pagaralam seperti di depan SMA 1 yang tiap hujan airnya pasti meluap, di Jalan Gunung dan drainase Sepanjang Jalan Simpang 3 Muara siban sampai ke Sukarami yang mengalami pendangkalan parah dan banyak lagi drainase drainase lainnya.

5. Meminta kepada pemerintah Kota Pagaralam melalui dinas perindagkop untuk memfasilitasi para pengusaha kopi di Pagaralam agar menggunakan satu brand kedaerahan atau local brand untuk menunjukkan eksistensi daerah pagar alam seperti kopi Gayo, bengkoelen dan lain-lain tanpa menghilangkan nama produsen kopi tersebut. Contoh : kopi Pagaralam atau kopi bersama atau kopi Dempo diproduksi oleh misalnya Putra Abadi atau Depati atau Agung serentak
6. Fraksi Golkar dalam beberapa hari ini mendapat beberapa pesan melalui wa dari para pencinta alam di luar kota mengenai viralnya foto-foto sampah di Shelter 2 Gunung Dempo dan tentunya kami mencari informasi seluas-luasnya mengenai hal ini memang betul sudah ada pembersihan secara lokasi tersebut tidak spiral foto-foto lokasi yang penuh dengan sampah, bahkan pembersihan tersebut lebih banyak dilakukan oleh komunitas pemuda di luar kota pagar alam seperti dari Palembang, Bengkulu Empat Lawang dan Lampung. Hal ini menjadi preseden buruk untuk Kota Pagaralam
7. Pada sidang paripurna tanggal 7 Agustus yang lalu fraksi Golkar sudah pernah menanyakan tentang hal dan sudah dijawab bahwa akan ada perjanjian kerjasama dengan KPH 10 dan Pada kesempatan ini kami fraksi Golkar kembali mendorong percepatan kerjasama tersebut.
8. Sebenarnya Pemerintah Kota Pagaralam sudah ada pertemuan dengan sejumlah komunitas pemuda di Pagaralam dengan KPH 10 Dempo bahkan hadir narasumber dari UPTD Kementerian lingkungan hidup tahun 2016, salah satu yang dibicarakan tentang komitmen menjaga lingkungan di pendakian ke Gunung Dempo. Sebaiknya Hal ini dapat kembali disegarkan atau refresh mengenai komitmen-komitmen pada pertemuan tersebut. Fraksi Golkar mendukung penuh pola kerjasama meningkatkan pariwisata di Kota Pagaralam dengan siapapun, akan tetapi kami tidak mendukung pola kerjasama yang tidak jelas dan tanpa pengawasan, kalau perlu ditegaskan dalam aturan perundang-undangan, sanksi dan hukuman yang jelas Apabila terjadi perusakan lingkungan dan membuang sampah di lokasi yang tidak mudah terjangkau secara rutin oleh sebagian orang atau alat di lokasi pendakian. Saat ini ada namanya Kebun Raya Dempo di lokasi sebelum Tugu rimau, kami pun pernah menanyakan hal ini ke Pemerintah Kota Pagaralam melalui Dinas Pariwisata, kembali dijawab bahwa ini kerjasama dengan kph 10 Dempo dinas terkait. Perlu diketahui ada biaya menginap disana, Bagaimana dengan kontribusi dan pelaporannya kepada Pemkot Pagaralam
9. Bagi masyarakat di luar Kota Pagaralam, mereka tidak kenal kph10 Dempo, mereka hanya tahu Gunung Dempo punya kota pagar alam dan tentunya penjagaan, pemeliharaan serta permasalahannya yang menjadi sorotan adalah pemerintah kota Pagar Alam
10. Golkar bertanya ke kementerian pariwisata apa program prioritas untuk pariwisata kota atau Kabupaten seperti Pagar Alam. Bahwa target kerja Kementerian tersebut sudah jelas ada beberapa kabupaten atau kota yang menjadi perhatian khusus akan tetapi Pagaralam belum masuk dalam 156 kota atau Kabupaten tersebut. Secara umum disampaikan program setelah tanggap darurat pada Microsoft Word adalah program ribbon revitalisasi destinasi program kerja semi padat karya yang meliputi :
11. Penataan kembali destinasi untuk kenyamanan dan keamanan wisatawan
12. Pembersihan destinasi
13. Penerapan protokol kesehatan
14. Kerja bakti pelaku wisata

Karena yang menjadi sorotan dalam pariwisata secara keseluruhan di masa yang akan datang adalah kualitas wisatawan bukan kuantitas wisatawan sehingga kita harus siap dengan kualitas pendukung pariwisata di kota Pagar Alam untuk itu Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Kota Pagaralam melalui Dinas Pariwisata untuk meninjau ulang program-program kerja di tahun 2021, agar sejalan dengan program pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pariwisata, untuk menitikberatkan kerjasama kerjasama yang jelas, pengawasan yang lebih ketat, pelestarian atau kebersihan di lingkungan wisata dan sanksi atau penghargaan pelaku wisata atau wisatawan ke dalam program kerja atau kegiatan Pariwisata Kota Pagaralam.[***]

Roz