PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan komitmen untuk meningkatkan sinergi dengan media massa dalam percepatan pengendalian Covid-19.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Alexander Bustomi mengatakan di tengah pandemi COVID-19 saat ini sinergitas dengan media massa khususnya sangat dibutuhkan untuk menyuarakan informasi yang real terkait kondisi yang ada.
“Di tengah wabah seperti ini kerap ada saja informasi yang salah bahkan hoax atau informasi yang belum diketahui kebenarannya. Melalui media massa, kita bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya untuk masyarakat sehingga tidak terjadi salah informasi,” ujarnya pada Rapat Koordinasj (Rakor) dengan KPK dan Diskominfo se-Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (15/05).
Untuk itu tambah Alex sebagai komitmen Pemkab OKI dalam menjalin kerjasama media, pihaknya tidak melakukan refocusing dana kerjasama publikasi dengan media massa.
“Tentu media melalui perusahaan pers juga terdampak, sedangkan kita semua butuh media untuk mengedukasi dan menyampaikan informasi” katanya.
Keterbukaan informasi melalui media di tengah pandemi seperti saat ini menurut Alex sangat penting. Melalui media, pemerintah bisa menyampaikan bantuan apa saja yang akan diterima masyarakat hingga berapa jumlah total terkini bantuan yang telah disalurkan.
“Misal sampai hari ini sudah 73 persen bansos telah disalurkan agar masyarakat tau dan berperan aktif,” ungkapnya.
Selain melalui media massa, Alex menambahkan Pemkab OKI juga memaksimalkan sosialisasi dan komunikasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan YouTube.
“Ini kita lakukan agar apa yang dilakukan oleh pemerintah tersampaikan kepada masyarakat,” kata Alex
Inspektur Kabupaten OKI, Syarifuddin ikut menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya transparansi yang telah dilakukan Pemkab OKI melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
Menurutnya, dengan begitu masyarakat bisa memonitor langsung apa saja yang telah dilakukan khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini.
“Kami terus mengingatkan agar tidak ada penyelewengan dalam penyaluran bansos-bansos untuk penanggulangan dampak COVID-19 ini,” ujarnya.
Sementara Asep Rahmat, Korwil II KPK RI mengungkapkan rakor bersama KPK, Diskominfo, Humas dan Inspektorat se Sumsel ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah korupsi dan monitoring anggaran di daerah-daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota.
Asep menyampaikan beberapa hal yang memang harus disampaikan oleh pemerintah melalui Humas maupun Kominfo Daerah.
“Pertama harus selalu mengupdate agenda masing-masing Pemda terkait penanganan COVID-19 termasuk penyaluran bansos kepada masyarakat maupun agenda Pemda lainnya.” ungkapnya.
Lebih lanjut, Asep menghimbau kepada media massa agar berperan aktif mengedukasi dan menyampaikan pesan membangun kepada masyarakat.
“Media lokal diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawasan penyaluran kepada masyarakat melalui publikasi media masing-masing,” jelasnya.
Dengan beberapa hal ini kinerja dan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah tersampaikan.
“Karena percuma kita bekerja keras, memperbaiki tata kelola di pemerintahan kalau kurang terkomunikasi ke masyarakat,” katanya.
Ketua PWI OKI, Mujianto, SE menambahkan, kemudahan akses informasi sangat dibutuhkan untuk mensinergikan program dan langkah pemerintah dalam menangani Covid-19.
“Sejauh ini kami apresiasi respon cepat tanggap dari Pemkab OKI melalui Diskominfo maupun Jubir dalam menyampaikan informasi kepada kami untuk diteruskan ke masyarakat baik itu update kasus covid-19 maupun distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak” ungkapnya. [***]
Laporan : Indra/OKI
