MESKI masih dihadapkan pada pandemi COVID-19 namun tak menyurutkan kinerja dan capaian positif dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di bawah kepemimpinan Bupati Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA.
“Jadi, Kabupaten Muba ini tidak hanya tercepat di Indonesia dalam penyerahan LHP atas LKPD TA 2020, tetapi juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke delapan kalinya ,” ungkap Kepala BPK Provinsi Sumsel Harry Purwaka SE MSF AK CSFA CA melalui Kepala Sub Auditor Direktorat BPK Perwakilan Sumsel, Teguh Prasetyo. Pernyataan ini disampaikannya saat menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaPerwakilan Provinsi Sumatera Selatan, kemarin.
BPK RI Perwakilan Sumsel, kata dia, berterima kasih atas konsistensi kepala daerah di Sumsel khususnya Muba yang berkontribusi positif dalam percepatan penyampaian LKPD dan LHP. “Tentu ini memberikan sumbangsih yang sangat positif untuk percepatan pembangunan di daerah,”tambahnya.
Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA mengatakan, capaian opini WTP tersebut merupakan motivasi untuk kembali menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Kami selalu berusaha untuk menjadikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntanbel,” ungkap Dodi Reza.
Kepala Daerah Inovatif 2020 ini menambahkan Pemkab Muba akan terus berusaha menyampaikan LHP dengan tepat waktu. “Jadi meski pandemi COVID-19 mengharuskan Pemkab Muba melakukan refocusing anggaran tetapi bukan menjadi penghalang untuk menyampaikan LHP atas LKPD TA 2020 tepat waktu,” ucapnya.
Dodi berterimakasih kepada BPK Sumsel dan jajaran Pemkab Muba yang rela bekerja maksimal dalam menyelesaikan LHP TA 2020. “Selama 45 hari bekerja all out demi masyarakat Muba,” ucap Dodi.
Ketua DPRD Muba, Sugondo mengatakan, pihaknya berharap hasil pemeriksaan keuangan ini terus mendorong jajaran Pemerintahan Kabupaten Muba mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “DPRD Muba selalu mendukung pelaksanaan pemeriksaan keuangan dari BPK Sumsel agar menjadikan Muba selalu transparan dan akuntabel,” pungkasnya. [***]
ril
