DENGAN tidak ditemukannya kasus baru penyakit frambusia atau penyakit kulit kronis di Kabupaten Muara Enim selama 10 tahun terakhir, maka Kementerian Kesehatan RI memberikan sertifikasi Kabupaten Muara Enim sebagai Kabupaten Bebas Frambusia.
Sertifikat diterima langsung Plh Bupati Muara Enim Kurniawan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang diserahkan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu pada Peringatan Hari Malaria Sedunia Indonesia 2022, di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (31/5/2022).
Plh Bupati yang hadir bersama Plh. Ketua TP. PKK Kabupaten Muara Enim Nurmala Sari menyampaikan rasa syukurnya atas anugerah sertikasi ini yang menurutnya sebagai wujud kerja keras dan usaha pemerintah bersama masyarakat dalam mengeradikasi atau memusnahkan penyakit menular yang disebabkan kuman treponema pertenue tersebut.
Plh Bupati menyampaikan bahwa diterimanya sertifikasi ini harus pula diiringi dengan konsistensi maupun peningkatan pegawasan dan usaha-usaha preventif.
Tidak hanya frambusia, dalam keterangannya Plh. Bupati yang didampingi oleh Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan Amrullah Jamaludin dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim dr. Eni Zatila dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim Ardian Arifanardi, menegaskan bahwa Pemkab. Muara Enim berkomitmen dan terus fokus dalam mengeliminasi maupun mengeradikasi berbagai penyakit menular lainya.
Seperti malaria dan campak-rubela, bahkan dirinya menargetkan hingga di tahun 2023 mendatang Kabupaten Muara Enim dapat memasuki fase eliminasi Malaria .
Lebih lanjut, Plh Bupati mengucapkan terima kasih kepada para tenaga medis, terutama di seluruh Puskesmas yang telah berhasil mencegah dan mengedukasi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa sertikasi ini diberikan kepada daerah yang telah membuktikan tidak ditemukannya kasus baru penyakit frambusia pada masyarakat melalui hasil penilaian dari Komisi Eradikasi Frambusia Indonesia dan rekomendasi dari pemerintah provinsi.(***)
Ril
