WORD Health Organization (WHO) menyalurkan hibah senilai USD 14,859,366 kepada Indonesia untuk periode 2026–2027. Pertanyaannya, apakah dana ini bisa tersalurkan merata hingga wilayah terpencil dan benar-benar dirasakan masyarakat? tantangan implementasi menjadi sorotan utama, mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam.
Dana hibah ini ditujukan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, mulai dari kapasitas puskesmas, layanan rumah sakit daerah, hingga program imunisasi dan gizi anak. Meskipun jumlahnya signifikan, rincian alokasi dan prioritas program belum dipublikasi, memunculkan kekhawatiran soal efektivitas pemanfaatan dana di daerah tertinggal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan koordinasi lintas unit teknis menjadi kunci sukses implementasi.
“Setiap rupiah hibah harus digunakan tepat sasaran untuk memperkuat layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Kunta. Ia menambahkan, monitoring dan evaluasi program akan memastikan hibah memberikan dampak nyata.
Perwakilan WHO Indonesia juga menekankan dukungan teknis, tidak hanya finansial. “Hibah ini mencakup pendampingan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program, agar hasilnya benar-benar terasa di masyarakat,” kata Dr. Elena Widjaja, perwakilan WHO di Indonesia melansir dilaman resmi kemkes.
Tantangan terbesar, menurut ahli kesehatan publik, tetap geografi dan disparitas layanan.
“Distribusi hibah di Indonesia menuntut sistem monitoring yang ketat. Tanpa itu, dana besar pun sulit sampai ke desa terpencil,” jelas Dr. Ratna Sari, dosen kesehatan masyarakat Universitas Indonesia.
Acara penandatanganan hibah melibatkan pejabat Kementerian Kesehatan, perwakilan WHO, dan unit teknis penerima dana. Diskusi fokus pada strategi distribusi, pelaksanaan Joint Workplan, dan dukungan teknis. Semua pihak sepakat keberhasilan program sangat bergantung pada eksekusi di lapangan, termasuk pengiriman logistik ke wilayah terpencil.
Hibah ini sejalan dengan agenda global WHO, termasuk 14th General Programme of Work, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terkait kesehatan. Meski demikian, pertanyaan tetap muncul apakah hibah ini cukup untuk menjembatani kesenjangan kesehatan antar wilayah?
Kementerian Kesehatan menargetkan dana ini digunakan untuk beberapa prioritas utama, seperti peningkatan kapasitas puskesmas, kualitas layanan rumah sakit daerah, program imunisasi dan gizi anak, serta penguatan kebijakan berbasis bukti.
Sekjen Kunta menekankan kolaborasi, koordinasi, dan akuntabilitas menjadi fondasi agar hibah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Analisis awal menunjukkan hibah WHO berpotensi meningkatkan ketahanan sistem kesehatan Indonesia terhadap risiko penyakit menular, krisis gizi, dan ancaman kesehatan global. Keberhasilan tetap bergantung pada kemampuan pemerintah mengeksekusi strategi di lapangan dan menjamin akses merata ke seluruh wilayah, termasuk pulau terpencil.
Dengan total hibah hampir Rp 230 miliar, dukungan WHO menjadi salah satu kontribusi terbesar untuk sistem kesehatan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Publik kini menunggu bukti nyata apakah dana ini mampu menembus batas geografis dan disparitas layanan, atau tetap menjadi janji besar di atas kertas. (***)
