PEMERINTAH pusat mendorong pemerintah daerah [pemda] untuk membantu merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu APBN dan APBD selaku instrumen belanja pemerintah perlu didorong agar realisasinya lebih cepat dan dirasakan langsung masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2021 mulai menuju positif di angka -0,74%, dari -2,19% di kuartal IV 2020. Pada kuartal II 2021.
Presiden berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka lebih dari 7 persen. Pemerintah daerah pun didorong agar membantu pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju positif tersebut. APBD pada 2021 menurut Dr. Moch. Adrian, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemeterian Dalam Negeri, mencapai Rp1.199,36 triliun.
Hingga saat ini, realisasi APBD baru mencapai 21,98%, “Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7% pada kuartal II tahun ini,” terangnya dalam Dialog Produktif Akselerasi PEN Dorong Pembangunan yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (2/6/2021).
Masih menurut Adrian, pemerintah daerah didorong agar fokus membelanjakan APBD kepada hal-hal yang bersifat produktif. “Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat COVID-19. Kemendagri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD,” terangnya
Kementerian PUPR yang juga salah satu ujung tombak dalam proses pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastuktur, juga terus melaksanakan pembangunan di masa pandemi. “Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,” jelas Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan.
Berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi, “Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun, ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti, reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain, realisasinya sudah mencapai 40% yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,” terang Endra.[***]
