GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menginstruksikan para kepala daerah dan pihak terkait di Sumsel untuk tetap waspada dan terus sigap dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ini penting dilakukan agar jangan sampai kejadian kebakaran parah yang terjadi di tahun 2015 terulang kembali.
“Instruksi Presiden hari ini dalam pengendalian karhutla titik beratnya adalah di dalam pencegahan, karena tentunya di masing-masing provinsi serta kabupaten mempunyai masalah sendiri-sendiri,” ujar Herman Deru usai ditemui rapat koordinasi pengendalian Karhutla di Istana Negara, Selasa (6/8/2019).
Dikatakan Herman Deru bahwa Sumatera Selatan terdapat lahan-lahan yang tidak produktif sehingga sangat rawan terjadinya titik api (hotspot) pada lahan tak terpakai yang akan memacu penyebaran api sehingga kebakaran besar terjadi, maka Ia akan menginstruksikan semua jajarannya dan pihak terkait bagaimana cara mengatasi permasalahan serta penanggulangan akan karhutla.
“Setelah kembali dari sini para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan bupati selaku punya wilayah yang sering terjadi karhutla akan duduk bersama, termasuk pemilik lahan perorangan, salah satunya contoh seperti Ogan Ilir kan perorangan yang punya disamping jalan tol, kita akan berbicara dengan mereka,” ujarnya.
Lanjutnya dalam langkah pencegahan ia sudah mengarahkan kepada seluruh tim pencegah Karhutlah untuk bersosialisasi serta dan menghimbau masyarakat akan bahayanya kebakaran hutan, agar hal-hal tidak dinginkan seperti pembakaran lahan secara besar-besaran tidak terjadi kembali.
“Belajar dari pengalaman kita infrastruktur nya kita sudah siap, dan terakhir mengirimkan sumber daya manusia (SDM) ke desa-desa untuk bersosialisasi, dan di setiap daerah terus dilakukan pengendalian apel siaga,” ujarnya.
Ia juga menekankan, mencegah tentu lebih baik daripada penanggulangan, Herman Deru menilai masyarakat juga telah mempunyai kesadaran yang baik berkaca dari tahun lalu, maka sangat diharapnya untuk tidak terjadi bencana besar karhutla seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu Presiden Joko Widodo yang meminta pada pemerintah daerah dan lembaga terkait di kawasan rawan karhutla untuk memprioritaskan langkah-langkah pencegahan.
“Yang paling penting pencegahan. Jangan sampai api sudah membesar baru kita bingung menanggulanginya. Kalau sudah gede [api], apalagi di hutan gambut, sangat sangat sulit sekali padamnya,” ucap Presiden Jokowi.
Dalam hal ini, Presiden memerintahkan para gubernur, Panglima Kodam (Pangdam), dan Kapolda untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk sigap ketika ada titik api baru.
“Pertama, prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu terpantau,” jelas Kepala Negara.
Khusus untuk BRG, Jokowi menekankan pentingnya penataan ekosistem gambut melalui pengecekan secara konsisten. Terutama, dari sisi tinggi permukaan air dan tanah agar gambut bisa tetap basah saat musim kemarau.
Dia mencatat tingkat kerugian akibat karhutla cukup besar yakni sekitar Rp221 triliun dengan lahan terbakar seluas 2,6 juta hektare (ha) pada 2015.
Jika merujuk pada data 2015, tingkat karhutla diklaim turun 81% pada tahun ini. Namun, ketika dibandingkan dengan 2018, angka karhutla tahun ini tercatat naik.
“Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit, tetapi harus tekan turun,” tegas Presiden. [**]
Penulis : rel humas
