DALAM waktu dekat Pemerintah Kota Palembang akan verifikasi ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Dilakukan verifikasi ulang sangat penting karena banyak data tidak valid lagi sehingga membebankan Pemkot Palembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita verifikasi data sehingga kita bisa pertahankan, karena cukup penting dengan adanya Wace ini tentu harapan kita masyarakat yang membutuhkan kartu Indonesia sehat itu segera cepat,” tegas Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda saat memimpin Rapat Koordinasi Validasi Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (KIS),senin [1/2/2021].
Meski demikian, dia menghimbau jika masyarakat mengalami masalah seperti itu tak perlu cemas.
Dia juga sudah menginstruksikan kepada Puskesmas dan juga rumah sakit dibawah naungan Pemkot Palembang, seperti Rumah Sakit BARI, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Palembang.
“Jadi dengan cukup membawa KTP mereka, Insya Allah akan dilayani baik ditingkat Kecamatan maupun di rumah sakit milik Pemerintah Kota Palembang,”jelasnya.
Pemerintah Kota, lanjutnya mengupayakan agar apa yang ditanggung jawabkan dari pemerintah kota ini akan masuk data di DTKS ke Kementerian sehingga tidak menjadi beban pemerintah kota.
“Mudah-mudahan verifikasi data ini segera selesai, sehingga apa yang menjadi beban dari pemerintah kota terkait masalah data tersebut ini bisa segera diselesaikan,”harapnya.
Kepala Dinas Sosial Heri Aprian menambahkan jika terjadinya pemadaman data tersebut terjadi ketika orang yang mendapatkan bantuan tersebut sudah meninggal sehingga datanya terhenti.
Ia juga membarikan penjelasan bagi mereka yang DTKS mereka terhenti agar segera melaporkan dan Dinsos akan meminta bantuan ke Disdukcapil untuk didaftarkan lagi.
Sementara untuk masyarakat yang hendak melakukan pelaporan data tidak aktif, bisa datang ke Disdukcapil.[***]
jang
