SUMSELTERKINI.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berhasil menambah pundi-pundi penghargaannya ditingkat nasional.
Kali ini, Walikota Palembang, Harnojoyo menerima penghargaan “Indeks Kelola 2018” dari KATADATA.co.id atas “Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kota Palembang 2018”.
Katadata Insight Center (KIC) meluncurkan indeks kelola yang mengukur efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (Pemda).
Penghargaan Indeks Kelola didasari fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola APBD. Misalnya dominasi APBD untuk belanja pegawai (37 persen), sedangkan untuk belanja modal hanya 20 persen.
Selain itu, masih banyak daerah yang belum melaksanakan anggaran mandatory atau wajib sesuai dengan Undang-Undang, seperti 20 persen untuk anggaran pendidikan atau 10 persen untuk anggaran kesehatan.Indeks kelola merupakan hasil kerja sama KIC dengan Jari Ungu dan para ahli ekonomi independen.
Tim ahli yang terdiri dari Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasonal Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K) Dr. Elan Satriawan, M.Ec, Dosen FEB UGM Dr. Rimawan Pradiptyo, M. Sc, dan Dr. Gumilang Aryo Sahadewo, M.A. Indeks kelola memberi insentif kepada Pemda untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan programnya untuk mencapai hasil (outcome) di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan.
Penghargaan ini langsung diterima oleh Walikota Palembang, Harnojoyo pada malam penghargaan Indeks Kelola 2018 dengan tema Kinerja Dan Efektivitas Pengelolaan APBD di Ballroom Djakarta Theater XXI Jalan MH Thamrin No. 09 Jakarta Pusat, Rabu Malam (28/11/2018) lalu.
Salah satu staf Katadata, Sugiono mengatakan, kalau didalami datanya, pihaknya menemukan sebenarnya Kota Palembang on The Track alokasi besaran APBD dan ketepatan implementasi programnya terkait pendidikan (jumlah dana APBD = 33%) dan kesehatan (jumlah dana APBD = 15%).
“Hal ini dibuktikan indikator beserta capaiannya yang naik tajam dan konsisten. Dengan demikian layak sekali untuk dapat penghargaan di ketiga bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan,” katanya melalui pesan singaktnya, Jumat (30/11/2018).
Hal lain yang spesifik dan tidak ada ditempat lain di Indonesia, lanjut dia, yakni dalam konteks ketepatan program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyaraka. Dalam percepatan kesejahteraan masyarakat adalah Program Subuh Berjamaah Setiap Hari (telah diatur dalam Peraturan Walikota No.69/2018) dan Program Gotong Royong.
“Ke dua program inilah yang sesungguhnya sebagai wujud nyata bagaimana seorang walikota mengakomodir kebutuhan masyarakat dari Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning),” sambungnya.
Sementara itu, Walikota Palembang, Harnojoyo menerangkan, ada beberapa program lainnya selain gotong- royong bersama dan subuh berjamaah yang diutamakan dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya masyarakat menengah ke bawah.
“Hingga akhir 2018 ini ada sebanyak 178 ribuan kepala keluarga (KK) yang pajak bumi dan bangunannya (PBB) yang digratiskan. Melalui program ini dana yang digratiskan Pemerintah Kota Palembang mencapai angka hingga Rp11 miliar,” terangnya.
Harno mengaku, dengan capaian ini menambah motivasinya untuk menggerakkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan dan memaksimalkan penggunaan anggarannya guna melayani masyarakat.
“Pada 2017 lalu pendapatan asli daerah (PAD) kita telah menyentuh angka Rp1,3 triliun dan ini kita upayakan akan terus meningkat agar semua sektor di Kota Palembang daapt kita dorong peningkatannya,” pungkasnya. [**]
Penulis : Rilis Pemkot Palembang
