TAHAPAN pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah memasuki tahapan pemeriksaan narkoba dan Jasmani Rohani yang diikuti 102 Desa di Gedung Olahraga Biduk Kajang Kayuagung, kemarin.
Dari 320 orang, tercatat hanya 290 cakades mengikuti pemeriksaan rohani (psikotes) yang melibatkan RSUD Kayuagung dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Sumsel. Sedangkan 30 orang yang tidak hadir dengan keterangan sakit dapat mengikuti pemeriksaan susulan di Kantor Himpsi Palembang.
Kendati penyelenggaraan serangkaian pilkades serentak ini sendiri melibatkan ratusan peserta yang tersebar dari 18 kecamatan, namun panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari RSUD bekerjasama dengan Himpsi terkesan enggan melibatkan media sebagai penyambung informasi ke tengah ruang publik.
Dari pantauan media ini, saat berlangsungnya tes tertulis, selain penjagaannya diperketat oleh sejumlah pihak kepolisian, sebagian awak media hanya diperkenankan berada di area ujian dengan waktu tertentu. Bukan hanya itu saja, peliputan tidak diperkenankan untuk mengambil foto dari depan.
“Maaf kami hanya memperkenankan 10 menit saja. Tes ini sifatnya tertutup. Kami hanya diperintahkan begitu,” dalih salah seorang polisi yang berjaga di pintu masuk dalam ruangan tes.
Plt Ketua PWI OKI Mujianto menyayangkan pembatasan peliputan yang dialami sejumlah awak media di lapangan. Kendati tak menyebut tindakan intervensi, namun ia menilai pembatasan ruang gerak bertentangan dengan prinsip media sebagai kontrol sosial.
“Sudah selazimnya media turut mengawasi jalannya serangkaian kegiatan pemilihan bagi calon orang nomor satu tingkat desa hingga selesai,” ujarnya
Ia memaklumi ketegasan panitia dalam menjaga situasi agar tidak mengganggu tes yang tengah berjalan. Terlebih dari itu, ia mengatakan sebaliknya panitia juga harus mengakomodasi kebutuhan rekan media, semisalnya dengan menyiapkan rilis atau membentuk semacam media center pilkades serentak,
“Prinsipnya, kami tidak ingin menganggu pelaksanaannya, tetapi kami juga berhak memperoleh informasi akurat terkait pelaksanaannya,” jelasnya.
Ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Kepala Dinas PMD Nursula melalui Kabid Pemerintahan, Fauzan menegaskan pihaknya hanya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, proses seleksi administrasi ini sendiri merupakan kewenangan penuh panitia.
Ia juga mengatakan, dengan menggandeng unsur diluar PMD, pihaknya menginginkan proses seleksi berjalan independen.
“Kami hanya memfasilitasi saja. Sedangkan proses tersebut merupakan kewenangan panitia. Sikap ini agar prosesnya berlangsung secara indepen, tanpa ikut campur tangan PMD. Kami juga hanya menunggu hasil dari rekomendasi panitia, serta penetapan oleh BPD,” ujarnya.
Ditempat berbeda diterangkan Ketua Himpsi Wilayah Sumsel, Dr (Psi) Muhamad Uyun menjelaskan, teknis pelaksanaan pemeriksaan jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang berlangsung serentak.
Uyun menjelaskan, pemeriksaan dilakukan berupa observasi status mental yang terdiri dari sikap/mood, proses berfikir, pemahaman diri sendiri, kemampuan menahan (impulsivitas), hingga keandalan (Realibity). Ia juga menekankan serangkaian tes ini, kecerdasan emosional/mental (EQ) lebih diutamakan daripada kecerdasan otak (IQ). “Kecenderungan pemeriksaan bukan pada kecerdasan (IQ) namun pada mentalitas (EQ). Tes ini juga mencakup totalitas kepribadiannya dari aspek psikologis kejiwaan yang merupakan gambaran individu setiap calon kades,” jelasnya.
Ia mengatakan, antusias peserta cukup baik dalam melalui serangkaian pemeriksaan, termasuk tes kesehatan rohani yang merupakan rangkaian dari kesatuan dengan pemeriksaanjasmani berupa pemeriksaan kesehatan mata, gigi, EKG, serta pemeriksaan darah. Sedangkan untuk mengetahui hasil pemeriksaan tersebut, dapat diletahui tanggal 12 September 2019 mendatang.
“Hasil pemeriksaan selanjutnya disampaikan ke Dinas PMD sebagai referensi panitia pemilihan menentukan kelayakannya sebagai kepala desa,” tandasnya.[**]
Penulis : indra
