MESKI Kabupaten Musi Banyuasin dinilai telah memenuhi hak dan perlindungan perempuan dan anak namun Pemerintah Kabupaten Muba melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Muba tetap gencar melakukan upaya-upaya dan implementasi program pemenuhan hak dan kebutuhan perempuan dan anak.
Kabupaten Muba yang telah meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Madya dan Anugerah Prahita Ekapraya (APE) ini terus komitmen dan konsisten menjaga agar hak dan kebutuhan perempuan dan anak tetap terjamin.
“Kali ini DWP Muba bersama DPPPA melakukan studi banding dan sharing ke Pemkot Denpasar pada hari kamis (24/10/2019)untuk implementasi program pemenuhan hak dan kebutuhan perempuan dan anak,” ujar Kepala Dinas PPPA, Dewi Kartika.
Selain itu, Pemkab Muba bersama DWP Muba juga juga belajar menerapkan early warning sistem bencana yang melindungi perempuan dan anak.
“Ini juga yang akan kita gencarkan ke depan di Muba agar perempuan dan anak di Muba bisa antisipasi dan terhindar dari bencana,” jelasnya.
Sementara itu, Penasehat DWP Muba Thia Yufada Dodi Reza mengungkapkan dipilihnya Denpasar sebagai lokasi studi banding karena Denpasar sangat komitmen dan konsisten dengan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak.
“Selain itu pula, Denpasar juga sudah meraih KLA tingkat utama dan saat ini juga mantan Asisten II Setda Kota Denpasar Ibu Bintang Puspayoga telah terbukti dalam kinerjanya untuk pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak, dan Alhamdulillah beliau juga saat ini mendapatkan mandat dari bapak Presiden RI untuk menjadi Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak,” jelas Thia.
Dalam kesempatan tersebut Dinas PPPA Muba bersama Penasehat DWP Muba Thia Yufada Dodi Reza, Ketua DWP Muba Hj Asna Aini Apriyadi beserta pengurus DWP Muba diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM Setda Denpasar, Drs Dewa Yoman Sudarsana MSi.
“Kami sangat senang bisa mendapatkan kunjungan langsung dari teman-teman di Muba yang sangat konsen dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak,” pungkasnya.[**]
Penulis : ril
