BUKAN saja permodalan yang harus diperhatikan untuk membuat UMKM kuat dan mampu bersaing dipasar, namun 3 hal juga perlu diperhatikan dan disentuh.
Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru menyebutkan tiga masalah itu adalah, Pertama, mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR ), Provinsi Sumsel dikatakannya telah membuat Satgas KUR untuk mendistribusikan kuota KUR Rp4,5 triliun KUR.
“Tahun 2020 ini pantauan terakhir kita baru 35 % yang tersalurkan. Bisa jadi ini karena ada kemantapan ekonomi yang masih ada, jadi mereka tidak perlu suntikan dana, cuma tentu kita butuh tahu dilapangan ini tugas kita apakah ini proses yang berkelit sehingga ini tidak tersalurkan ataukah memang masyarakat belum membutuhkan tentang KUR ini,” tuturnya.
Menurutnya, faktor penentu yang kedua adalah keterampilan, sebab banyak UMKM baru saat ini, dimana masyarakat beralih profesi menjadi pelaku umkm dan ikm menjadi keterampilan pemerintah ada program itu tapi kuotannya tetap belum cukup untuk itu setiap dinas dan badan harus segera membuat improvisasi dalam
mendampingi ini.
Ketiga, pasar atau marketnya, solusi ditengah pandemi ini tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan.
“Solusi memasarkan ini saya ajak semua untuk menjadi petugasnya dalam memasarkan atau lebih dikenal dengan endorse. Awalnya ada kecaman, maka saya endorse ini dan hasilnya baik ada eskalasi dalam pengenalan produknya baik IKM, maupun kuliner,” tuturnya.
“Dari data BPS dan Bank Indonesia menyatakan, Provinsi yang masih bertahan dengan baik ekonominya, dengan angka 4,98% itu dan tertinggi di Pulau Sumatera apalagi nasional, itu adalah Provinsi Sumsel. Jangan berhenti disini, kalau berhenti disini bisa turun kita. Di kesempatan emas seperti ini akan dikenang masyarakat, saat kita mengalami kesulitan ini bahwa kita harus berpegang erat untuk memberanikan saudara-saudara kita yang terkena dampak covid 19,” tambahnya.
Dalam kesempatan ia pula,meminta Kementerian Perdagangan untuk membuka ekspor karet karena kewenangannya bukan di Gubernur, sebab permasalahan yang dihadapi bukan karena kualitasnya yang jelek, akan tetapi over supply.
“Kalau Gubernur punya kewenangan untuk ekspor, tapi katanya ini sedang di tata ada Permendag- nya bahwa ada regulasi baru untuk ini, mudah-mudahan ini kabar baik bagi petani karet Provinsi Sumsel yang punya kebun karet di Sumsel ini.
Harapannya tambah dia, memang regulasinya bisa perdagangan nya ini diatur oleh pemerintah provinsi itu saya harapkan, karena kita tahu disini bagaimana cara berproduksi dan berapa produksinya kita tahu.
Untuk diketahui bantuan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan RI kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berupa baju APD 1.500 pcs, masker 10.000 pcs, hand gloves 3.000 pcs, face shield 150 pcs, suplemen vitamin 5.000 pcs, minyak goreng 2.004 ltr, paket sembako 390 paket, sabun antiseptik 5.000 pcs, dan donasi uang sebesar Rp. 200 jt. [***]
