Tak Hanya Pengamanan, Pemkot Minta Kejari Kawal Administrasi Anggaran Rakyat

KALAU di kampung, ada pepatah “Ngawal sapi jangan cuma waktu dilepas di padang rumput, tapi juga pas balik kandang, biar nggak nyolong singkong tetangga” Nah, pepatah itu cocok banget sama suasana Exit Meeting Pengamanan Program Strategis PUPR 2025 yang digelar di Hotel Luminor Palembang.

Di situ, Kejari Palembang yang diwakili sang kepala, Hutamrin, sudah dengan mantap bilang “Pak Wali, pengamanan proyek strategis nasional lewat jalur intelijen sudah kelar, semua dokumen sudah diserahkan”. Kalau ini ibarat main bola, Kejari sudah kasih assist, tinggal Pemkot yang harus bikin gol.

Tapi rupanya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa nggak mau berhenti di situ saja, beliau dengan enteng tapi serius bilang, “Lho, kalau bisa jangan cuma pengamanan proyek fisik kayak Ipal sama tujuh item itu, tapi juga kawal administrasi dan dokumen. Soalnya duit rakyat ini harus aman dari awal sampai akhir”.

Weleh-weleh, kalau ini ibarat pesta kawinan, jangan cuma jaga pintu masuk biar tamu nggak nyelundup, tapi juga jaga dapur biar ayam goreng nggak disikat panitia duluan.

Mungkin banyak yang belum ngeh, proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Palembang itu bukan proyek ecek-ecek. Kalau jadi, baunya sungai Musi bisa lebih harum daripada sate Padang di Simpang Patal. Nah, di sinilah peran Kejari Palembang yang kemarin pakai jalur intelijen buat ngawasin.

Intelijen ini biasanya identik sama James Bond atau agen rahasia, padahal di Palembang ya wujudnya pegawai kejaksaan yang nongkrong manis di lapangan proyek. Mereka nggak pakai tuxedo atau mobil Aston Martin, tapi tetap tajam mengendus, “Ada nggak nih paku yang dijual seribu tapi ditulis di kuitansi sepuluh ribu?”

Makanya, pas Exit Meeting, Hutamrin bilang pengamanan selesai. Bahasa alusnya “Kami sudah kawal sampai titik ini, Pak.” Bahasa rakyatnya “Urusan lumpur-lumpur proyek sudah aman, sekarang tinggal bapak-bapak Pemkot lanjut.”

Tapi Ratu Dewa kayaknya tahu betul, masalah pembangunan itu bukan cuma urusan semen dan pasir. Kadang yang bikin proyek macet justru kertas A4 yang salah tanda tangan.

Bayangin, kalau batu bata yang salah taruh bisa dirubuhin tukang, tapi kalau dokumen administrasi salah cap? Bisa-bisa proyek mangkrak kayak rumah kosong ditinggal mudik.

Ini yang beliau maksud jangan cuma ngawasin beton, tapi juga kawal birokrasi, jangan sampai duit rakyat yang sudah dikumpulin dari pajak parkir, retribusi pasar, sampai PBB, malah nyangkut di meja birokrat karena salah isi kolom.

Pepatah lama bilang “Air besar tampak, air kecil merembes diam-diam”. Artinya, proyek miliaran mungkin kelihatan gagah, tapi masalah kecil di administrasi bisa jadi lubang tikus yang bikin bangunan roboh.

Kalau kita bayangkan, Exit Meeting di Hotel Luminor itu mirip acara arisan RT. Bedanya, yang diundi bukan giliran dapat panci, tapi giliran siapa yang dapat titipan dokumen proyek strategis nasional. Kejari bilang, “Sudah selesai, ini dokumennya.” Wali kota jawab, “Oke, tapi jangan kabur dulu, kawal juga administrasi.”

Lucunya, di tengah suasana serius itu, kalau kita pakai kacamata rakyat kecil, sebenarnya ini kayak adegan bapak kos serahin kunci kamar ke anak kos baru “Ini kunci kamar, jaga baik-baik. Tapi jangan cuma kunci depan, pintu belakang juga dijaga. Kalau nggak, ayam kampung bisa raib”

Uang Rakyat Itu Sakral

Yang bikin suasana makin dalem adalah ucapan Ratu Dewa “Berapapun uang rakyat harus dikelola dengan baik, biar nggak timbul masalah di kemudian hari”.
Wah, ini kalimat emas, kalau diukir di dinding kantor kelurahan pun masih terasa auranya.

Uang rakyat itu ibarat nasi bungkus warung tepi jalan, harganya mungkin cuma belasan ribu, tapi nilainya sakral. Bayangkan kalau nasi bungkus itu ditilep orang sebelum sampai ke meja makan?, sakitnya nggak seberapa, tapi rasanya bisa bikin dendam turunan.

Dari kejadian ini, kita belajar pengawasan pembangunan itu kayak main musik dangdut, kalau cuma ada gendang, ya rame tapi nggak harmonis. Harus ada gitar, suling, sampai penyanyi koplo yang bikin lengkap. Pengamanan fisik proyek itu penting, tapi tanpa kawalan administrasi, hasilnya bisa fals.

Masyarakat Palembang tentu berharap, kolaborasi Kejari Palembang dan Pemkot Palembang ini bisa jadi contoh nasional, jangan sampai proyek strategis yang seharusnya bikin rakyat senyum malah jadi bahan sindiran di warung kopi.

Jadi, Exit Meeting PUPR 2025 ini bukan sekadar serah terima dokumen, tapi momentum penting, Pemkot berani bilang, “Ayo jangan berhenti di pengamanan, mari kawal juga administrasi”.
Kalau pepatah Jawa bilang “Ojo mung nggone mangan, nanging uga nggone nyimpen”. Jangan cuma jaga waktu makan, tapi juga jaga waktu nyimpen sisa makanan.

Semoga kolaborasi ini bikin proyek Ipal Palembang dan tujuh item strategis lain jalan mulus, administrasi beres, duit rakyat aman, dan Palembang makin harum namanya bukan cuma di Sungai Musi, tapi juga di hati rakyatnya.[***]