“Hukum Bukan Cuma Buat Orang Kota, PAI, Ayo Turun ke Desa, Sawah & Kebun!”

Sumselterkini.co.id, – Ada yang berbeda di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (26/5/2025), bukan pernikahan anak pejabat, bukan pula reuni mantan aktivis kampus yang kini jadi tukang jual skincare. Tapi pelantikan Badan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) Sumsel periode 2025–2030.

Resmi, rapi, penuh toga, keren… tapi jangan salah, ini bukan sekadar pasang papan nama lalu selfie dengan baliho, ini soal harapan besar di tengah masyarakat yang, mohon maaf, kadang bingung mana hukum, mana hukuman, dan mana yang hukumnya, cuma berlaku kalau yang melanggar bukan temannya.

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru yang akrab dipanggil HD (bukan Hard Disk), turun langsung menyaksikan pelantikan itu, beliau menyampaikan, anggota PAI yang baru ini adalah orang-orang dengan track record baik. Bahasa kasarnya  bukan tukang gugatan gadungan yang ngaku pengacara modal sablon di mug. Harapan beliau besar, PAI ini bisa jadi mitra strategis pemerintah, terutama untuk mencerdaskan masyarakat yang masih banyak menyamakan “akta notaris” dengan “akta kelahiran.”

HD juga menyentil pentingnya program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), ini penting, karena jangan sampai seperti pepatah “Karena tak kenal hukum, gubuk pun terbakar”. Kadang di kampung, orang ribut soal batas tanah, padahal patoknya pindah gegara sapi tetangga gatal punggung. Polisi dipanggil, Lurah ikut naik darah, padahal masalahnya bisa selesai kalau warganya tahu aturan.

Mirisnya, masih banyak tindakan melanggar hukum yang dilakukan tanpa disadari. Contohnya, bikin arisan bodong lalu kabur ke Lampung. Atau yang viral belakangan ini tetangga yang nyambung listrik dari rumah sebelah, lalu bilang itu “bantuan gotong royong”

Coba tengok Malaysia, mereka punya program Legal Aid Department yang menyebar di setiap distrik, bukan cuma pasang papan, tapi betul-betul aktif edukasi masyarakat. Di Singapura, masyarakat bahkan bisa belajar hukum dasar lewat aplikasi, dari soal warisan sampai soal perceraian, semua ada modulnya. Di sini? Aplikasi hukum yang muncul malah isinya meme dan janji diskon…

Belum lagi di Jogja, yang meskipun penuh mahasiswa, tapi program literasi hukum mereka sudah nyentuh sampai pasar tradisional, di sana, emak-emak tukang sayur tahu perbedaan “kontrak” dengan “kontrakan”. Nah, PAI Sumsel harus bisa menyusup ke tempat-tempat semacam itu, jangan hanya kuat di seminar, tapi lemah di warung kopi.

Yang bikin geli tapi geli-geli serius adalah permintaan Gubernur HD kepada Ketua PAI Sumsel, Rano Karno (bukan yang main Si Doel), agar segera membentuk kepengurusan di seluruh kabupaten/kota. Idenya bagus, tapi tolong jangan cuma selesai di susun struktur dan desain logo, habis itu tidur panjang, bangun pas pemilu.

Dan tentu, jangan sampai pula organisasi ini jadi ajang jualan jasa hukum ala MLM. Kalau tujuannya murni perjuangkan keadilan untuk rakyat kecil, maka turunlah ke lapangan. Bukan cuma hadir saat seminar ber-AC, tapi hilang saat warga di desa ditindas karena tak paham UU.

Ketua Umum PAI, Sultan Djunaidi, sudah bagus bilang bahwa norma adat harus dijunjung tinggi. Tapi jangan cuma norma adat, norma rasa juga penting. Kadang, pengacara bisa kalah bukan karena hukum, tapi karena kurang senyum saat sidang.

Pelantikan PAI Sumsel ini harus dimaknai lebih dari sekadar pasang pin dan potong tumpeng. Ini harapan bahwa masyarakat Sumsel punya jembatan hukum yang bisa diakses tanpa harus ke Palembang dulu. Jangan sampai masyarakat kita belajar hukum dari sinetron yang tokohnya main hakim sendiri pakai golok plastik.

Saran agar PAI Sumsel membuat program mobile legal service, semacam “pengacara keliling” yang bisa mampir ke desa, pasar, bahkan pangkalan ojek. Kolaborasi dengan OPD juga penting, biar edukasi hukum ini nyasar ke semua lini. Kalau bisa, bikin juga konten TikTok yang isinya tips hukum ringan. Biar viral, tapi tetap berfaedah.

Akhir kata, ingatlah pesan leluhur “Adil itu bukan cuma saat bagi kue, tapi juga saat menegakkan aturan.” Maka mari kita dukung PAI, bukan hanya untuk jadi Perkumpulan Advocaten Indonesia, tapi juga Pahlawan Aturan Indonesia. Tentu saja, dengan sedikit banyolan dan banyak keberpihakan.[***]