Sensus Ekonomi 2026 Dipercepat Palembang, Salah Data Bisa Bikin Kebijakan Meleset?

SUMSELTERKINI.CO.ID – Pemerintah Kota Palembang mempercepat sensus ekonomi 2026 guna mengejar pendataan, dengan tujuan memastikan pemerintah memiliki gambaran ekonomi yang benar sebelum menentukan arah kebijakan.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menilai kualitas data akan sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam menyusun program pembangunan ekonomi.

Oleh sebab itu, dukungan pelaku dunia usaha dinilai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SE2026.

Hal tersebut disampaikan Ratu Dewa saat Coffee Morning bersama sejumlah organisasi dunia usaha di Ruang Rapat Parameswara, Selasa (8/9/2026).

Pertemuan itu melibatkan GAPENSI, GATENSI, HIPMI, REI, INKINDO dan IDI untuk memperkuat dukungan terhadap pendataan ekonomi.

Data yang dikumpulkan dalam sensus bukan hanya angka, kata Walikota, informasi dari pelaku usaha nantinya dapat membantu pemerintah membaca kondisi ekonomi secara lebih utuh, termasuk perkembangan usaha, struktur pasar dan sektor ketenagakerjaan.

Ratu Dewa mengatakan pelaku usaha memiliki posisi penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah, termasuk melalui penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ia berharap kolaborasi pemerintah dan dunia usaha tidak berhenti pada pelaksanaan sensus. Sinergi tersebut juga diarahkan untuk mendorong investasi, menghidupkan aktivitas ekonomi serta mendukung upaya menekan kemiskinan dan pengangguran.

Pemkot Palembang juga mendorong dunia usaha mengambil peran lebih luas melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemberdayaan masyarakat hingga penanganan rumah tidak layak huni menjadi bagian yang disoroti.

Ratu Dewa turut mengingatkan pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan. Kepatuhan tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.

Kepala BPS Kota Palembang Edi Subeno mengatakan Sensus Ekonomi 2026 ditujukan untuk menghasilkan data yang mampu menggambarkan kondisi perekonomian terkini secara lebih akurat.

Menurutnya keterlibatan pelaku usaha menjadi krusial. Informasi yang diberikan harus benar agar hasil pendataan tidak menghasilkan gambaran ekonomi yang bias.

Data tersebut nantinya dapat digunakan pemerintah untuk menyusun sekaligus mengevaluasi kebijakan ekonomi.

Dunia usaha juga dapat memanfaatkannya untuk membaca tren pasar, peluang investasi dan kemungkinan pengembangan bisnis di berbagai wilayah.

Untuk akademisi dan peneliti sendiri, hasil sensus dapat menjadi pijakan untuk kajian ekonomi, sosial maupun kebijakan publik.

Sementara masyarakat akan merasakan manfaatnya melalui kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dengan kata lain, SE2026 bukan hanya soal mendata berapa banyak usaha yang berjalan di Palembang. Di balik angka-angka itu ada peta ekonomi yang nantinya dapat memengaruhi bagaimana pemerintah membaca masalah, menentukan prioritas dan mengambil kebijakan. (***)