PEMERINTAH Kabupaten Banyuasin merupakan Kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan Cash Management System (CMS) SP2D Online yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN). Dan aplikasi ini menjadi percontohan bagi daerah di Indonesia, mengingat CMS yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) hanya ada di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi DKI Jakarta.
Launching CMS SP2D Online dan Terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) di laksanakan di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Banyuasin, dengan ditandai pemukulan gong oleh Bupati Banyuasn H Askolani bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM.
Dan juga penyerahan Piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut sejak 2011-2020 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM kepada Bupati Banyuasin H Askolani.
Disaksikan Wakil Bupati Banyuasin H Slamet SH, Kepala BPKP Provinsi Sumsel yang diwakili Koordiantor Pengawas Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP Darmawan SE AK MM, Direktur Keuangan Bank SumselBabel Samiludin, Kepala KPP Sekayu dan Kepala KPPN Sekayu, Kepala BPKAD Banyuasin Subagio, dan Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Banyuasin.
Bupati Banyuasin H Askolani menegaskan bahwa dilaunchingnya Cash Management System’ (SP2D Online) yang terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai wujud pelaksanaan visi misi Bupati Banyuasin yakni Pemerintahan Terbuka. Dan sekaligus sebagai inovasi dalam mewujudkan Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera.
Dari awal dilantik terang Askolani, dirinya bersama Wabup H Slamet menginginkan ada perubahan dalam pembangunan di Kabupaten Banyuasin sesuai dengan tagline Banyuasin Bangkit. Maka Kepala OPD dan Camat harus memiliki terosan dan inovasi.”Launching CMS SP2D Online yang terkoneksi dengan MPN merupakan Inovasi, ini cara kita mempermuda pelayanan kepada masyarakat, dan Alhamdulillah dari penjelasan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Negara Provinsi Sumsel Ibu Lidya Kurniawati Christiana, MM bahwa CMS SP2D Online merupakan Kabupaten pertama dan tercanggih di Provinsi Sumatera Selatan karena terkoneksi dengan Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN). Bahkan punya Banyuasin ini sama dengan DKI Jakarta, ini inovasi yang luar biasa, “tegas Bupati Inovatif ini.
Dijelaskan Bupati Askolani, Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah, terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, dan terkoneksinya pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi modul penerimaan negara (MPN).
Hadirnya CMS dan Interkoneksi dengan aplikasi MPN, merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya dalam bidang pengelolaan belanja daerah, sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini tentunya sejalan dengan misi kelima Bupati Banyuasin yaitu meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua.
Penerapan sistem ini diharapkan memberikan kemudahan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan transaksi keuangan baik bagi Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),dimana terdapat proses validasi oleh sistem bank pada saat pengimputan data rekening penerima, sehingga tidak terjadi lagi pengembalian berkas oleh bank karena kesalahan penginputan rekening, dan data transaksi berupa SP2D secara real-time akan dapat divalidasi oleh bank Sumsel Babel. Hal ini akan mempercepat proses pencarian SP2D ke masing-masing SKPD atau pihak ketiga. Dengan aplikasi ini semua bisa dilakukan Pengecekan secara realtime baik itu rekening, Informasi SP2D yang real-time dan tentu Mengurangi kesalahan transaksi
“CMS juga secara bertahap akan digunakan untuk transaksi non tunai di seluruh SKPD, dimana bendahara tidak lagi memegang uang secara tunai, namun seluruh transaksi di bendahara menggunakan transfer rekening. Hal ini tentunya akan mengurangi resiko penggunaan uang tunai dan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola kas, “terang Kepala Daerah Visioner Indonesia versi MNC Grup peraih Penghargaan Best In Local Comunity Development
Selain itu, jelas Bupati Askolani dengan telah terkoneksinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi penerimaan negara, akan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan pemungutan pemotongan dan penyetoran pajak pusat,sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.7/2020, yang selama ini dilakukan pencatatannya secara manual.
Diharapkan dengan adanya transaksi yang real-time, proses rekonsiliasi pajak pusat antara Pemkab Banyuasin dengan pihak KPP Pratama Sekayu dan KPPN Sekayu lebih cepat dilakukan, sehingga saksi penundaan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak tidak terjadi.
“Terima kasih kepada Kepala BPKP Perwakilan Sumsel, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel dan Direktur PT Bank SumselBabel yang telah memfasilitasi diimplementasikannya CMS dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, dan terkoneksi pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak pusat dengan aplikasi Modul Penerimaan Negara, “katanya.[***]
ril
