PEMERINTAH Kota Lubuklinggau mengusulkan 32 program pembangunan untuk dibantu pendanaannya melalui bantuan Gubernur Sumatera Selatan.
Walikota Lubuk Linggau, H SN Prana Putra Sohe memaparkan, ada 32 usulan program yang diharapkan dapat dibantu Gubernur Sumsel.
Dimana ke 32 usulan diantaranya infrastruktur pengembangan wilayah ada 9 kegiatan, infrastruktur dasar dan penyehatan ada 12 kegiatan, Pengembangan destinasi pariwisata ada 1 kegiatan, pengembangan ruang terbuka publik dan taman olahraga ada 4 kegiatan dan peningkatan prasarana pemukiman ada 6 kegiatan.
“Total estimasi anggaran dana dari usulan yang kita berikan ini mencapai Rp180 miliar lebih,” ujar dia.
Dijelaskannya, untuk infrastruktur pengembangan wilayah sendiri, skala prioritas jatuh pada peningkatan Jalan Kerengak Kelurahan Batu Urip Kota Lubuklinggau dengan anggaran kebutuhan Rp12 miliar.
“Untuk infrastruktur dasar dan penyehatan lingkungan skala prioritas peningkatan Jalan Nirwana Kelurahan Jogoboyo dengan kebutuhan anggaran Rp2 miliar,” katanya.
Sementara itu, bidang infrastruktur dasar dan penyehatan lingkungan skala prioritas pembangunan Brojong Sungai Mesat Kelurahan Muara Enim dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp500 juta.
“Bidang pengembangan destinasi pariwisata skala prioritas peningkatan unit Inclinator Bukit Sulap Kota Lubuklinggau dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp5.5 miliar,” paparnya.
Ditambahkan, bidang pengembangan ruang terbuka publik taman olahraga dengan skala prioritas melakukan rehab total Gor Megang Kota Lubuklinggau dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 39.4 miliar.
“Untuk peningkatan prasarana pemukiman dengan skala prioritasnya peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Cereme Taba, Ulak Suring dan Bandung Kiri dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp2.4 mikiar lebih,” imbuhnya.
Sebelum Gubernur Sumsel yang diwakili Pejabat Sekda S.A. Supriono mengatakan bahwa pemerintah provinsi Sumsel terus melaksanakan pemerataan di 17 kabupaten dan kota.
Menurut Sekda Provinsi Sumsel S.A. Supriono, pemerataan pembangunan di bawah kepemimpinan HDMY terus berlanjut bukan saja infrastruktur namun juga bidang ekonomi kerakyatan guna menekan angka kemiskinan masyarakat.
Untuk itu lanjut dia, apapun yang menjadi usulan Pemerintah Kabupaten/kota di tahun 2022 harus memberikan efek pada penurunan kemiskinan sesuai dengan target satu digit meski masih dihantui pandemi.
“Apun program Kabupaten/kota harus bermuara pada kesejahteraan rakyat artinya terjadi penurunan kemiskinan melalui upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN),” tegasnya.(***)
