SUMSELTERKINI.ID, Palembang – Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda (Fitri) sangat marah dan berang saat sidak menemukan timbunan tak berizin. Timbunan tersebut menyebabkan banjir di seputaran jalan Padang Selasa RT 21 RW 7 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat (IB) I.
Hak itu dikarenakan, berdasarkan laporan warga, banjir tersebut terjadi sejak sebulan silam semenjak adanya timbunan pembangunan gedung serba guna disana.
Mendengar hal itu, Fitri beserta jajarannya langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tersebut guna melihat izin pembangunan dan timbunan tanah rawa tersebut hari ini, Rabu (20/9/17).
Namun sangat disayangkan, setelah menunggu lebih dari sejam pihak pengembang tidak kunjung datang dan bahkan alat berat yang ada disana yang sempat dimintai Fitri untuk membongkar timbunan tanah aliran air tersebut kabur dengan alasan tak jelas.
“Kita sudah datang baik-baik dan meminta dengan baik-baik. Tapi sepertinya tidak ada upaya pihak pengembang maupun pemborong. Kita akan bongkar timbunan air ini, karena setelah kita kroscek, tidak ada izin timbunan disini. Jelas ini menyalahi aturan dan merugikan warga,” tegasnya.
Kepada RMOL Sumsel, Fitri mengatakam tidak akan segan-segan menghentikan apa yang telah merugikan masyarakat. Bahkan, 10 orang personel Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-PolPP) disiagakan untuk berjaga disana agar tidak ada penimbunan lagi sebelum aliran airnya dibuat ulang.
“Kita sudah siapkan alat berat untuk membongkarnya meski pengembangnya enggan menyiapkannya. Jangan takut, selama kita benar. Saya akan berada di depan untuk membela warga,” imbuhnya.
Sementara itu, salah seorang warga di RT 21 RW 7 bernama Herlina Edward bahwa selama ini meskipun hujan lebat dan terjadi banjir, di pemukimannya tidak pernah airnya menggenang lebih dari dua jam.
“Sejak ditimbun pembangunan inilah pak banjirnya tidak surut-surut. Sebab aliran air terhenti sehingga limbah dari pemotongan babi dan tahu menyebabkan bau yang tidak sedap karena tidak mengalir ke tempatnya semula,” tuturnya.
Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi, pihak pengembang yang berada di lokasi menghilang, tanpa menghiraukan keinginan orang nomor dua di Kota Palembang, agar masalah tersebut segera diselesaikan.
