KOMODITAS pangan masih menjadi faktor utama yang memicu inflasi di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah pusat pun mengingatkan pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian harga dan pasokan bahan pokok agar laju inflasi tetap stabil.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (16/3/2026). Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut ambil bagian dalam pertemuan tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra mengikuti rakor secara daring dari Command Center Pemprov Sumsel bersama sejumlah pejabat terkait.
Dalam pemaparannya, Tomsi Tohir menjelaskan bahwa secara umum kondisi inflasi nasional dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada level yang relatif terkendali. Meski begitu, pemerintah tetap mengingatkan daerah agar tidak lengah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada sektor pangan.
Menurutnya, kelompok makanan dan minuman masih menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi di berbagai wilayah. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.
“Sejak 2022 hingga sekarang, komoditas pangan masih menjadi faktor yang paling banyak mempengaruhi inflasi daerah. Karena itu pemerintah daerah perlu terus memperkuat pengendalian harga dan menjaga ketersediaan pasokan,” ujar Tomsi.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah dinilai sangat penting karena mereka berada di garis depan dalam memantau kondisi harga dan distribusi barang di lapangan.
Tomsi juga memaparkan bahwa inflasi nasional pada tahun 2025 tercatat berada pada angka 1,56 persen. Angka tersebut masih tergolong stabil jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi lebih tinggi.
Meski demikian, pemerintah tetap meminta daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia dan harga di pasar tidak mengalami lonjakan.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor tersebut juga menyinggung sejumlah program strategis nasional yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Salah satunya adalah program pembangunan tiga juta rumah yang saat ini tengah didorong pemerintah pusat.
Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti dan ekonomi daerah.
Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan jaminan produk halal di daerah. Pemerintah daerah diminta aktif mendukung proses sertifikasi serta memperkuat pengawasan terhadap distribusi makanan halal di masyarakat.
Menurut Tomsi, jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut kepercayaan konsumen serta daya saing produk di pasar.
“Daerah perlu ikut memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar halal yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung langkah pengendalian inflasi yang dicanangkan pemerintah pusat.
Melalui berbagai program yang telah berjalan, pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok serta memastikan distribusi pangan tetap lancar di berbagai wilayah.
Pemprov Sumsel juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, terutama dalam memantau perkembangan harga di pasar serta mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas tertentu.
Selain itu, upaya pengendalian inflasi juga dilakukan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari pemantauan stok bahan pangan hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan laju inflasi dapat terus terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian daerah tetap stabil.(***)
