PEMERINTAH Kota Palembang terus mempercepat upaya perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun ini, pemerintah kota menargetkan 1.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dapat diperbaiki agar menjadi hunian yang lebih aman dan layak ditempati.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Ratu Dewa saat memimpin rapat lanjutan evaluasi pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi teknis kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Senin (16/3/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah kota menyoroti percepatan proses verifikasi data penerima bantuan. Hingga kini, jumlah rumah yang sudah diverifikasi baru mencapai sekitar 700 unit.
Ratu Dewa meminta seluruh jajaran terkait segera mempercepat pendataan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
“Saya kasih batas waktu sampai besok, hari Selasa. Insya Allah semua persyaratan sudah bisa terpenuhi,” ujar Ratu Dewa.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemerataan bantuan di setiap wilayah kota. Pemerintah kota menargetkan minimal 10 rumah tidak layak huni di setiap kelurahan dapat diperbaiki melalui program tersebut.
Menurutnya, percepatan verifikasi menjadi kunci agar kuota bantuan dari pemerintah pusat tidak terhambat oleh proses administrasi.
Program perbaikan rumah ini dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikelola oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang lebih layak dan sehat.
Berbeda dengan program pembangunan rumah sepenuhnya, BSPS memberikan bantuan dalam bentuk stimulan. Pemerintah menyediakan dana awal untuk perbaikan rumah, sementara penerima manfaat diharapkan ikut berpartisipasi secara swadaya.
Melalui pola ini, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya.
“Warga dapat menambah biaya secara mandiri jika ingin meningkatkan kualitas bangunan. Dukungan lingkungan sekitar juga sangat membantu,” kata Ratu Dewa.
Partisipasi warga biasanya hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang membantu sebagai tenaga tukang, ada pula yang menyumbangkan bahan bangunan tambahan. Pola gotong royong seperti ini diharapkan mampu mempercepat proses perbaikan rumah sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat.
Selain fokus pada perbaikan rumah, Pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat program tersebut.
Dalam waktu dekat, Ratu Dewa berencana mengundang pihak perbankan dan pengembang perumahan untuk berdiskusi mengenai kemungkinan dukungan tambahan bagi program perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang program pendukung yang lebih luas sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak warga.
Kota Palembang masih memiliki sejumlah kawasan dengan kondisi rumah yang belum memenuhi standar kelayakan hunian. Banyak keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi dinding rapuh, atap bocor, hingga lantai yang tidak layak.
Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kenyamanan, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan keselamatan penghuni rumah.
Karena itu, pemerintah kota menilai program perbaikan rumah menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Melalui target perbaikan 1.000 rumah tidak layak huni tahun ini, pemerintah berharap semakin banyak warga Palembang dapat tinggal di rumah yang lebih aman, sehat, dan nyaman.
Bagi keluarga penerima manfaat, perbaikan rumah bukan sekadar renovasi fisik bangunan. Program ini juga menghadirkan harapan baru bagi kehidupan yang lebih layak dan masa depan yang lebih baik. (***)
