AKSES masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan terus meluas. Namun pemerintah menilai perluasan akses saja belum cukup untuk memastikan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat ekonomi.
Karena itu, penguatan literasi keuangan kini menjadi fokus utama kebijakan agar inklusi keuangan dapat berujung pada kesejahteraan finansial masyarakat.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74 persen. Angka tersebut menandakan mayoritas masyarakat sudah terhubung dengan layanan keuangan formal, mulai dari rekening bank hingga layanan pembayaran digital. Meski demikian, tingkat literasi keuangan masih berada pada level 66,46 persen.
Kesenjangan antara akses dan pemahaman itulah yang mendorong Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia memperkuat agenda literasi keuangan nasional. Kedua lembaga tersebut memperkenalkan Program “Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan” (AKSI KLIK) serta Gerakan “Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan” (AKU BISA SEJAHTERA).
Program tersebut diperkenalkan oleh Gubernur Perry Warjiyo bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Kegiatan berlangsung di kantor Bank Indonesia di Jakarta, kemarin.
Bank Indonesia menilai digitalisasi sistem pembayaran telah memperluas partisipasi masyarakat dalam ekosistem keuangan formal. Inovasi seperti QRIS, BI-FAST, dan SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran) menjadi infrastruktur penting dalam mempercepat transformasi tersebut.
Pemanfaatan teknologi pembayaran digital berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, penggunaan QRIS tercatat telah menjangkau sekitar 59,98 juta pengguna di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 juta merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dilaman resmi BI menegaskan percepatan digitalisasi sistem pembayaran harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya literasi keuangan digital. Tanpa pemahaman yang memadai, pemanfaatan teknologi keuangan tidak akan memberikan dampak maksimal bagi penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut Perry, penguatan literasi keuangan menjadi kunci agar masyarakat mampu mengelola keuangan secara lebih bijak, aman, dan produktif. Hal tersebut juga penting untuk memperkuat ketahanan finansial rumah tangga serta meningkatkan keberlanjutan usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang semakin aktif memanfaatkan layanan keuangan digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pemerintah terus mendorong transformasi kebijakan ekonomi agar inklusi keuangan memberikan manfaat yang lebih luas. Pemerintah menilai peningkatan akses keuangan perlu diikuti peningkatan kualitas pemanfaatannya oleh masyarakat.
Pendekatan kebijakan saat ini mulai diarahkan pada kerangka kesejahteraan keuangan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan inklusi keuangan tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam mengelola keuangan secara sehat dan berkelanjutan.
Program AKSI KLIK dan gerakan AKU BISA SEJAHTERA menjadi bagian dari penguatan agenda nasional untuk membangun ekosistem kesejahteraan keuangan yang lebih terintegrasi. Inisiatif ini mendorong sinergi berbagai pihak dalam memperluas akses pembiayaan produktif, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pada tahap awal implementasi, program ini akan difokuskan pada kegiatan edukasi literasi keuangan bagi kelompok rentan serta sosialisasi penggunaan kalkulator hijau. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan sekaligus mendorong praktik usaha yang lebih berkelanjutan.
Dalam kegiatan yang sama, tiga buku juga diperkenalkan untuk mendukung penguatan literasi keuangan digital. Buku pertama berjudul “Strategi dan Program Edukasi dalam Rangka Literasi Keuangan Digital Menuju Kesejahteraan Keuangan”, yang membahas pendekatan komprehensif dalam pengembangan program edukasi keuangan.
Buku kedua adalah “Panduan Modul Edukasi Keuangan Digital Tingkat Dasar”, yang memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman dan bertanggung jawab. Sementara buku ketiga berjudul “Pedoman Implementasi Model Bisnis UMKM Berkelanjutan: Aksi Mitigasi”, yang dirancang sebagai panduan bagi pelaku usaha dalam menerapkan prinsip bisnis berkelanjutan.
Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran pimpinan DNKI, kementerian dan lembaga, pelaku industri keuangan, akademisi, asosiasi dunia usaha, pemerintah daerah, serta pelaku UMKM. Acara dilanjutkan dengan diskusi yang membahas strategi nasional penguatan literasi dan inklusi keuangan, kebijakan pengembangan UMKM berkelanjutan, serta peran dunia usaha dalam mempercepat adopsi prinsip keberlanjutan.
Melalui sinergi berbagai pihak tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia berharap penguatan literasi keuangan dapat berjalan lebih luas dan terarah sehingga masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. (***)
