Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar utama kebijakan pemerintah mulai menuai sorotan tajam terkait model implementasinya. Di tengah ambisi meningkatkan kualitas SDM nasional, muncul perdebatan mengenai efisiensi biaya operasional dan besarnya celah korupsi jika dibandingkan dengan skema yang diterapkan di negara-negara maju.
Belajar dari Model Global: Sekolah Sebagai Sentral
Berbeda dengan banyak negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau Amerika Serikat, di mana makanan diolah langsung di dapur sekolah (school-based kitchen), Indonesia cenderung mengadopsi model Unit Pelayanan atau dapur terpusat yang berada di luar lingkungan sekolah.
Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa model berbasis sekolah jauh lebih efisien dalam menekan biaya operasional. Dengan memasak langsung di sekolah, pemerintah dapat memangkas biaya transportasi, pengemasan (plastik/kotak), serta menjaga kualitas nutrisi makanan agar tetap segar saat dikonsumsi.
“Model di negara maju memastikan setiap rupiah anggaran jatuh ke piring siswa dalam bentuk bahan pangan, bukan habis di jalan sebagai ongkos logistik atau bahan bakar kendaraan distribusi,” ujar seorang analis kebijakan.
Bayang-Bayang Korupsi dan Rantai Distribusi
Kekhawatiran terbesar masyarakat terletak pada kerentanan program ini terhadap praktik korupsi. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, program MBG dianggap menjadi “lahan basah” baru jika tidak diawasi dengan ketat.
Beberapa titik rawan yang menjadi sorotan antara lain:
- Pengadaan Bahan Baku: Risiko penunjukan suplier berdasarkan kedekatan politik ketimbang kualitas gizi.
- Pemotongan Anggaran Berjenjang: Potensi penyusutan nilai manfaat saat dana turun dari pusat ke daerah hingga ke penyedia jasa.
- Data Siswa Fiktif: Risiko manipulasi jumlah penerima manfaat untuk mencairkan anggaran yang lebih besar dari kebutuhan riil.
Tantangan Infrastruktur Domestik
Meski model berbasis sekolah dianggap lebih ideal, pemerintah menghadapi realitas pahit terkait infrastruktur pendidikan di tanah air. Banyak sekolah di wilayah pelosok Indonesia belum memiliki fasilitas dapur yang higienis, akses air bersih yang memadai, hingga keterbatasan tenaga masak yang tersertifikasi.
Hal inilah yang tampaknya mendorong pemerintah memilih jalur Unit Pelayanan sebagai solusi cepat untuk mengejar target implementasi masif, meski harus membayar harga lebih mahal untuk biaya operasional.
Menuju Transparansi Total
Untuk mencegah program ini menjadi “bancakan” korupsi, para ahli menyarankan pemerintah untuk mengadopsi sistem audit sosial dan digitalisasi rantai pasok. Pelibatan masyarakat lokal, orang tua murid, hingga pelaku UMKM di sekitar sekolah diharapkan dapat menjadi “pengawas alami” terhadap kualitas makanan yang diberikan.
Keberhasilan MBG tidak akan diukur dari seberapa cepat program ini dijalankan, melainkan dari seberapa bersih anggaran tersebut dikelola hingga benar-benar sampai ke mulut anak-anak Indonesia yang membutuhkan.
